Pemilu 2019

Begini Reaksi Ketua KPU Bali Saat Disebut Kecolongan Terkait Ketua KPPS Rusak Surat Suara

Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Tabanan, pada TPS 29 Banjar Pangkung, Desa Delod Peken akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Begini Reaksi Ketua KPU Bali Saat Disebut Kecolongan Terkait Ketua KPPS Rusak Surat Suara
TRIBUN BALI/I MADE PRASETIA ARYAWAN
Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri) saat berkoordinasi dengan Ketua KPU Tabanan, I Putu Gede Weda Subawa di Kantor KPU Tabanan, Jumat (19/4/2019). 

Begini Reaksi Ketua KPU Bali Saat Disebut Kecolongan Terkait Ketua KPPS Rusak Surat Suara

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Pasca adanya pelanggaran oknum KPPS di Tabanan, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan mengecek langsung kebenaran peristiwa tersebut ke Kantor KPU Tabanan, Jumat (19/4/2019).

Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Tabanan, pada TPS 29 Banjar Pangkung, Desa Delod Peken akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Kami memang sengaja datang ke sini (Tabanan) untuk mengecek faktanya dan apa yang harus dilakukan mengenai kasus ini. Selain itu juga kami memberikan masukan kepada KPU Tabanan terkait apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu,” ujar Lidartawan saat dijumpai di Kantor KPU Tabanan.

Hingga saat ini atau setelah dilakukan pengecekan, rekomendasi dari Bawaslu masih umum.

Baca: Diduga Rusak Kertas Suara, Ketua KPPS TPS 29 Banjar Pangkung Diberhentikan Tidak Hormat

Baca: UPDATE Kebakaran Bandara I Gusti Ngurah Rai, 4 Pos Pemadam Dikerahkan, Sumber Api Masih Didalami

Baca: Pengakuan Muncikari yang Gelap Mata Setelah Dikasari, Mahasiswi Ini Meregang Nyawa di Kamar Hotel

"Supaya jangan sampai nanti ada rekomendasi susulan lagi karena kajian yang kurang komprehensif. Maka itu kami berharap Bawaslu dan KPU Tabanan agar terus berkoordinasi terkait masalah tersebut," katanya.

Lidartawan menegaskan, karena pelanggaran yang dilakukan oknum tersebut, oknum KPPS yang bersangkutan langsung diberhentikan dengan tidak hormat terlebih lagi oknum ini merupakan Ketua KPPS.

“Itu harus di-SK, termasuk juga seumur hidup tidak bisa menjadi petugas pemungutan suara lagi,” tegasnya.

Mengenai adanya pelanggaran ini KPU kecolongan dalam seleksi petugas KPPS, Lidartawan berdalih bahwa sudah melakukan seleksi petugas sesuai dengan aturan.

Dan intinya petugas yang bersangkutan diberhentikan atau dipecat.

"Coba pikir, sekarang jumlah TPS ribuan lebih kemudian jumlah petugas sekitar 10 ribu lebih. Hanya ada satu saja pelanggar, masak kecolongan namanya?. Dan siapa yang tahu personalnya orang, karena mungkin saja ia bersumpah saat pelantikan, tapi mungkin dibelakangnya ada iming-iming dari seseorang kembali ke personal bukan lembaga. Intinya itu tidak ada urusan dengan lembaga," dalihnya.

Kemudian, kata dia, terkait untuk ancaman pidana oknum tersebut merupakan wewenang dari Bawaslu.

Kemudian, bagi KPU atau penyelenggara sanksi terberat adalah diberhentikan dengan tidak hormat. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved