IMB Pada Lahan Eks Sari Club, Disebut Hak Pemilik Lahan dan Sesuai Prosedur
Lahan bekas Sari Club yang telah terbit IMB-nya pada 21 Desember 2018 untuk usaha restoran disebut sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Widyartha Suryawan
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata dunia telah menarik para penanam modal untuk berinvestasi di berbagai sektor pembangunan.
Sinergi antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat Badung yang sudah berjalan sangat baik selama ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, masuknya investasi tersebut dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran di Gumi Keris.
Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Badung sangat pro-investasi karena dampak positifnya sangat besar bagi perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat yang mengandalkan PAD dari sektor pariwisata serta jasa-jasa penunjangnya.
Perkembangan kepariwisataan Badung sebagai etalase pariwisata nasional juga berkontribusi signifikan terhadap devisa negara dan pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Made Agus Aryawan, Sabtu (27/4/2019) kemarin, mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat terbuka terhadap investasi yang masuk di wilayahnya.
Baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 25 Tahun 2007) yang berlaku dan persyaratan yang ditentukan.
Pertumbuhan investasi terus didorong oleh Pemerintah Pusat melalui berbagai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan kemudahan berusaha serta perizinan.
Terkait berkembangnya berita adanya pihak yang keberatan terhadap investasi dan pembangunan usaha kepariwisataan di Kabupaten Badung, hal ini jelas tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI yang justru mendorong kemudahan berusaha dan peningkatan investasi.
Pembangunan usaha restoran pada lahan bekas Sari Club di Jalan Legian Kuta yang menuai protes dari Perdana Menteri Australia tentu sangat dimaklumi dan dipahami mengingat banyaknya korban Bom Bali tahun 2002 dari warga negara Australia.
Pemerintah Kabupaten Badung juga sangat menghormati korban yang tidak berdosa mencapi 202 korban jiwa dengan membangun Monumen Prasasti Bom Bali melalui proses pembebasan lahan milik perorangan dengan anggaran APBD Kabupaten Badung.
Recovery infrastruktur serta promosi pariwisata untuk membangkitkan kembali pariwisata Badung yang terpuruk akibat bom Bali juga dilaksanakan mandiri oleh Pemkab Badung.
Lebih lanjut dikatakan terhadap lahan bekas Sari Club yang telah terbit IMB-nya pada 21 Desember 2018 untuk usaha restoran sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.
Lahan bekas Sari Club yang telah terbit IMB tersebut merupakan lahan sertifikat hak milik pribadi sehingga pemiliknya berhak memanfaatkannya untuk berbagai Usaha sepanjang sesuai dengan Perda Kab. Badung No 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kab Badung.
“Hak perdata yang dimiliki oleh seseorang melekat hak dan kewajiban bagi pemiliknya, haknya adalah mengelola dan memanfaatkan sebesar besarnya sesuai tujuan yang diinginkan sedangkan kewajibannya diantaranya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika tanah tersebut dilepas kepada pihak lain, juga merupakan HAK Privat pemiliknya," ujar Agus Aryawan.
