Serikat Petani Bali Sebut Pemerintah Lebih Bela Investor daripada Petani

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Sejumlah kelompok petani di Buleleng mendeklarasikan berdirinya Serikat Petani Bali (SPB) di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Rabu (23/9/2015).

Deklarasi ini sekaligus bertepatan dengan momen Hari Tani Nasional ke-55 yang jatuh pada Kamis (24/9/2015).

Selain para petani, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah aktivis dan praktisi hukum.

Di antaranya, Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ngurah Kariyadi, anggota KPA Bali, Ni Made Indrawati, Yani dari Serikat Petani Pasundan dan praktisi hukum Agus Samijaya SH.

Para petani yang mendeklarasikan diri ini merupakan petani dari sejumlah desa di Kecamatan Gerokgak.

Di antaranya dari Desa Sumberklampok, Pejarakan, Sumberkima, Sendang Pasir, Pemuteran, Banyupoh dan Sanggalangit.

Saat deklarasi, I Wayan Sukrada didaulat sebagai ketua SPB.

Sukrada mengatakan, pendirian SPB ini untuk mempererat solidaritas antar sesama petani. Mengingat selama ini tidak sedikit konflik agraria yang melibatkan petani.

Terutama konflik antara petani dengan investor dan pemerintah.

Ia berharap, pemerintah agar lebih berpihak kepada para petani yang merupakan rakyat kecil.

Sebab petani merupakan penghasil tanaman-tanaman yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Dikatakan, pemerintah seharusnya melakukan reformasi agraria.

Menurutnya, wacana reformasi agraria telah ada sejak kepemimpinan Presiden Soekarno melalui lahirnya Undang-undang Pokok Agraria.

“Kami tegaskan bahwa reformasi agraria merupakan jalan utama untuk mewujudkan cita-cita Republik Proklamasi 1945 menuju kedaulatan bangsa, kemandirian ekonomi dan kebudayaan Indonesia,” tegasnya.

Konflik agraria di Bali antara petani dengan investor mulai muncul pada zaman orde baru.