Wabup Klungkung: Desa Harus Tahu Cara Mengatur dan Mengelola keuangan

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Masih banyak kaur dan Aparat Desa yang hingga saat ini belum paham tentang pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan pemerintahan Desa yang digelar di Kantor Camat Klungkung, Bali, Senin (30/11/2015).

Monev ini dipimpin langsung Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta didampingi anggota tim Monev; Camat Klungkung, Komang Gede Wisnuadi; beserta Tim Monev dan Evaluasi.

Peserta Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa ini terdiri dari Perbekel, BPD dan LPM, Desa se-Kecamatan Klungkung.

Seperti diungkapkan Perbekel Desa selat, I Wayan Sudiana,dan Ketua BPD Desa Tojan, Wayan Kereng, pihaknya berterima kasih kepada Wakil Bupati selaku ketua tim, beserta  tim monitoring yang memberikan pembinaan dalam pelaksanaan Monev bagi kaur desa.

"Dengan adanya Undang- Undang Pemerintahan desa yang baru ini, tentu Kaur Desa perlu memahami tentang pelaksanaan Juklak dan Juknisnya.  Meskipun apa yang sudah diperbuat dan terlaksana ditahun sebelumnya sudah berjalan dengan baik, pihaknya  berharap agar mendapatkan pemahaman melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus bagi para kaur Desa. Sehingga kami mengetahui lebih jelas terkait mekanisme pengelolaan keuangan maupun Penyelenggaraan Pemerintahan desa,dengan  aturan-aturan yang ada," ujar Perbekel Desa selat, I Wayan Sudiana.

Menanggapi hal tersebut,Wakil Bupati Klungkung, I Made Kasta menyatakan apapun kegiatan yang dilaksanakan di Desa perlu diawali dengan Bimtek, termasuk dalam penggunaan anggaran.

Wabup berharap tim agar menggelar Bimtek atau Pembinaan.

Sehingga pengelola keuangan paham aturan dan pengelolaannya.

“Jika ada permasalahan yang terjadi di desa agar segera di komunikasikan dengan dinas terkait,” ujarnya.

Selain itu, menyangkut Tata Tertib (Tatib) yang belum dimiliki beberapa BPD, Wabup berharap agar segera dibuatkan Tatib, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Perbekel, LPM dan BPD harus saling koordinasi.

Sehingga apapun program yang dirancang dapat berjalan sesuai prosedur,

Sementara itu, dari hasil Monev di beberapa Desa yang menyangkut empat bidang (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa) tersebut, Wabup Kasta menilai sudah dapat berjalan dengan lancar.

Menurutnya, Monev bukan sekedar pemeriksaan semata, tetapi sebuah pembinaan terkait penyelenggaraan pemerintahan di desa. (*)

Info ter-UPDATE tentang BALI, dapat Anda pantau melalui:

Like fanpage >>> https://www.facebook.com/tribunbali

Follow >>> https://twitter.com/Tribun_Bali