Besok Para Kepala Daerah Ini Dilantik, Bisakah Mereka Harmonis Dengan Gubernur?

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika akan melantik pasangan Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota 2016 - 2021 terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015, Rabu (17/2/2016) besok.

Dari enam pasangan kepala daerah yang dijadwalkan dilantik secara serentak itu, lima di antaranya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sedangkan Pastika merupakan Ketua Pembina Koalisi Bali Mandara (KBM) dan anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat.

Pelantikan serentak enam kepala daerah ini sudah diputuskan digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, mulai pukul 09.00 Wita.

Jumlah undangan sebanyak 210 orang dari 230 kapasitas kursi di Wiswa Sabha.

Enam pasangan Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih yang akan dilantik adalah I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Suiasa selaku Bupati-Wakil Bupati Badung, Ni Putu Eka Wiryastuti-I Komang Gede Sanjaya (Bupati-Wakil Bupati Tabanan), I Putu Artha-I Made Kembang Hartawan (Bupati-Wakil Bupati Jembrana), I Made Gianyar-Sang Nyoman Sedana Arta (Bupati-Wakil Bupati Bangli), I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Wayan Arta Dipa (Bupati-Wakil Bupati Karangasem), dan IB Rai Dharmawijaya Mantra-IGN Jaya Negara (Wali Kota-Wakil Wali Kota Denpasar).

Dari enam pasangan kepala daerah tersebut, hanya I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Wayan Arta Dipa yang tidak diusung PDIP saat Pilkada serentak 2015.

Mas Sumantri yang sebelumnya merupakan kader PDIP, maju bersama Arta Dipa dengan membawa bendera Partai NasDem, Partai Hanura, dan PKPI.

Perbedaan latar belakang politik antara Gubernur Bali dengan mayoritas Bupati-Wali Kota diprediksi dapat memicu gesekan kepentingan.

Di Bali konteks PDIP dan non PDIP pun sudah terjadi sejak lama.

Namun diharapkan para pemimpin ini tidak hanya mementingkan kepentingan politik, tapi lebih mengutamakan kepentingan publik. Mereka harus sama-sama bisa bersinergi memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali

"Tentu masing-masing pihak menyadari pentingnya hubungan yang akrab dan saling mendukung antara gubernur dengan bupati/walikota terpilih. Ke depan harus bersinergi dengan semua pihak. Karenanya perlu dihilangkan ego politik, jangan sampai mengorbankan pelayanan publik,” kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali, Umar Ibnu Alkhatab, kepada Tribun Bali, Senin (15/2/2016).

Untuk kepala daerah yang akan dilantik, Umar Alkhatab pun mengingatkan menjalankan komitmen sesuai pakta integritas yang ditandatangani saat memaparkan visi pelayanan publik saat masa kampanye di Ombusman Bali.

Pengamat politik dari Universitas Pendidkan Nasional (Undiknas) Denpasar, DR I Nyoman Subanda, tak memungkiri munculnya disharmonisasi kepemimpinan akibat perbedaan latar belakang politik.

Namun ia juga mengingatkan agar gubernur dan kepala daerah terpilih tidak menonjolkan ego politik.

"Kalau ego yang dikedepankan maka pelayanan tidak akan jalan, karena itu masing-masing pihak harus bisa menekan ego masing-masing dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,” kata Subanda, kemarin.(*)