Ajak Asosiasi Jaga Harga Jelang Lebaran, KPPU Harapkan Perubahan Struktur Pasar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan asosiasi di Jakarta guna membahas kondisi menjelang bulan puasa dan Lebaran Juli 2016 mendatang. Upaya ini sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Jokowi, agar nuansa perdagangan sebelum Lebaran tidak terlalu bergejolak.

“Asosiasi diundang untuk mengingatkan mereka agar melakukan praktek sehat. Bahkan kami meminta mereka menandatangani pakta integritas di Jakarta. Isinya intinya dua, melakukan internalisasi di dalam asosiasi mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip persaingan sehat, dan tidak melakukan kegiatan praktek monopoli atau memfasilitasi praktek monopoli, dua hal ini paling tidak menjadi pencegahan agar harga saat bulan puasa dan Lebaran tidak naik drastis,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat KPPU Indonesia, Dendy R. Sutrisno di Warung Kubu Kopi, Denpasar, Selasa (10/5).

Baginya, akar permasalahan seringnya terjadi fluktuasi harga di pasar saat momen tertentu, karena struktur pasar yang tidak baik.

“Jadi struktur pasar di Indonesia ini tidak bersahabat dengan peternak, petani, nelayan, dan sebagainya. Termasuk tidak bersahabat dengan anggota Himpunan Pengusaha Indonesia (Hipmi) juga banyak. Jadi saluran ke pasar tradisional dan pasar modern yang masih minim. Sehingga ketika harga dihilir naik, tidak berkolerasi positif terhadap kesejahteraan petani, nelayan, dan sebagainya. Tetapi lebih dinikmati oleh jalur tengah di antara petani, nelayan dan pedagang pasar,” katanya.

Ia mengatakan, jalur distribusi antara produsen dan pedagang pasar ini yang belum dan jarang disentuh pemerintah.

“Untuk itulah saya katakan, masalah ekonomi kita berawal dari masalah struktur pasar,” tegasnya.

“Kedepannya kami harapkan ada upaya untuk mengakhiri ketergantuangan kepada pelaku usaha tertentu, serta bisa menghadirkan pelaku usaha baru, apakah dengan dorongan regulasi pemerintah atau cara lainnya sehingga persaingan sehat antar pedagang bisa tercipta,” katanya.

Untuk itulah, pihaknya mengimbau asosiasi agar mencermati ini dan ikut mendukung kestabilan harga di pasar.

“Sebab tujuan kami bukan menghukum, hukuman diberikan sudah sudah terpaksa. Makanya kami mengumpulkan asosiasi dan meminta kesadaran mereka, sebelum kami melakukan pendekatan hukum,” katanya.

Kemudian pihaknya juga mendorong pemerintah, memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk berusaha yang sehat.

“Kalau regulasi dan kebijakan tidak mendukung, atau pengusaha dikondisikan supaya tidak efisien dan tidak jelas, maka pengusaha juga akan defense. Sehingga harus paralel, antara pemerintah dan pengusaha. Makanya kami inginkan adanya reformasi struktur pasar,” tegasnya.

Bukan hanya operasi pasar jelang hari raya, mengingat operasi pasar hanya di tengah pasar, dan dirasa tidak terlalu efisien menekan inflasi.

Lanjutnya, KPPU mengawasi hampir semua produk jelang Ramadhan ini.

Selain itu, pihaknya juga mengawasi semua persaingan usaha baik swasta maupun BUMN.

“Khusus lebaran, terkait dengan inflasi, kami menaruh perhatian pada komoditas bawang, beras, telur, daging dan minyak. Karena KPPU kan bukan lembaga pengawas harga tetapi layaknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Nah kami masuk, ketika harga sudah tidak wajar dan masyarakat sudah resah,” imbuhnya.