Prof Suparta Kembali Dipercaya Jadi Ketua HKTI Bali 2016-2021

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wajah riang menghiasi puluhan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Bali yang dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah HKTI Provinsi Bali Periode 2016-2021 di Fave Hotel, Denpasar, Bali, Jumat (17/03/2017).

Dalam pelantikan yang mengambil tema "Petani Makmur Indonesia Sejahtera" ini, untuk ketiga kalinya, Prof. Dr. Nyoman Suparta kembali dipercaya memegang kendali sebagai Ketua DPD HKTI Bali. 

"Program-program kedepan saya kira tidak banyak jauh berbeda dari periode 2011-2016, tetapi ada penajaman-penajaman. Ada simpul-simpul yang akan kita kembangkan," kata Ketua DPD HKTI Bali, Prof. Dr. Nyoman Suparta.

Dirinya menjelaskan, bahwa untuk kepengurusan HKTI periode 2016-2021 ini pihaknya akan lebih menajamkan program-program HKTI Bali dari hulu ke hilir.

Suparta memberikan contoh, bahwa petani tidak hanya sekedar diajak untuk menanam.

Tapi pola pikir dan jiwa kewirausahaannya akan lebih ditajamkan agar bisa berkembang.

Sejalan dengan itu, masalah lahan yang selama ini kerap menjadi pembatas untuk berkembang juga akan dicarikan solusinya.

"Kami akan berusaha bagaimana meningkatkan luasan lahan garapan petani. Kalau sekarang kan hanya 0,35 hektar per KK petani, itu sulit untuk meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, kita akan berjuang agar bisa minimal 1 hektar per KK petani," jelasnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa pihaknya akan berfokus mengatasi berbagai masalah yang sering dihadapi oleh para petani Bali masalah krisis air terutama pada saat musim kemarau.

Pria yang juga menjadi Guru Besar Fakultas Pertanian Unud ini berujar bahwa nantinya untuk mengatasi krisis air ini akan diupayakan melalui kegiatan penghijauan di daerah hulu, yakni dengan bekerjasama pula dengan hotel dan restauran melalui kegiatan Corporate Social Responsibilty (CSR).

Sehingga apabila sudah tersedia air, maka akan dikelola dengan baik bersama dinas-dinas terkait.

"Hal yang paling penting kemudian adalah memasarkan hasilnya. Kami akan mendorong pemerintah supaya bisa diwujudkan pasar induk di Bali. Tetapi konsepnya adalah mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian Bali," tambahnya.

Pihaknya juga optimistis bahwa dengan kehadiran pasar induk melalui sistem pemasaran hasil pertanian Bali akan membuat kekuatan yang berimbang antara petani, lahan yang tersedia untuk diolah petani, serta pasar yang menjanjikan.

Sehingga diharapkannya secara vertikal, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih pro kepada petani.

"Kan sering kebijakan itu tidak pro petani. Akibatnya kebijakan yang ada itu, sudah ada program, sudah ada kegiatan tapi belum mampu mensejahterakan petani," terangnya.