Gagal Temui Sekda, Rudia Cs Pulang dengan Tangan Hampa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Carut marut anggaran pengawasan Pilgub 2018 memasuki babak baru. Sebelumnya, Bawaslu berkali-kali mengirim surat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang tidak kunjung ditanggapi.

Kini Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia didampingi dua anggota Bawaslu, Wayan Widyardana Putra dan Ketut Sundra beserta jajaran lainnya akhirnya mendatangi Pemprov untuk bertemu dengan Sekertaris Daerah (Sekda) Bali yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali, Cokorda Ngurah Pemayun guna memastikan terkait anggaran tersebut.

 Namun, sayangnya langkah Rudia dan jajarannya harus terhenti di lobby ruangan Sekda tersebut. Pasalnya, Sekda tidak bersedia menemui jajaran Bawaslu Bali tersebut.

Rudia Cs hanya ditemui oleh salah seorang Sekretraris Pribadi (Sekpri) yang menyatakan bahwa Sekda belum dapat menemui jajaran Bawaslu akibat harus bersiap-siap guna menghadap Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.

Bahkan menurut Sekpri Sekda tersebut, surat dari Bawaslu tersebut sudah diposisi oleh Sekda kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Bali.

 “Kan sudah kita dengar tadi pimpinan menghadap. Nah dari sana katanya surat di disposisi oleh Pak Sekda ke Biro Pemerintahan untuk menindaklanjuti. Itu aja kita menunggu,” kata Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (6/6/2017).

Hal tersebut membuat jajaran menyayangkan sikap Sekda yang terkesan acuh tak acuh. Padahal menurut Rudia sebelumnya pihaknya sudah sempat menginformasikan kepada pihak Pemprov agar melakukan komunikasi dengan staf Bawaslu Bali apabila ada hal-hal yang penting terkait anggaran.

 “Cuma yang kita sayangkan kan karena tidak ada konfirmasi ke kami, takutnya kami ditunggu tapi tidak datang. Makanya kami berinisiatif. Padahal surat sudah jelas, seandainya ada hal yang perlu dikomunikasikan agar perlu menghubungi salah satu Kasubbag kami. Tapi ya itu lah,” ungkapnya.

 Rudia juga mengatakan bahwa sehari sebelumnya, Senin (5/6/2017) pihaknya sudah menemui Ketua Bawaslu RI, Abhan di Jakarta untuk mengkonsultasikan mengenai ketidakjelasan hal tersebut.

Bahkan dalam pertemuan tersebut, menurut Rudia, Ketua Bawaslu RI mengaku kecewa dengan kinerja Pemprov dalam mengurus anggaran pengawasan Pilgub 2018.

“Ya karena hasil konsultasi kemarin kami menghadap Ketua Bawaslu RI memang secara eksplisit Pak Ketua mengatakan kecewa sampai beliau menanyakan Bali ini kenapa. Kita menjelaskan bahwa kita sudah berproses sudah sejak tahun 2016 sebelum penetapan APBD. Dari Rp. 73 M ke Rp. 68 M itu kan proses yang sudah difasilitasi leading sector oleh  Pemprov, terakhir kita sudah dipanggil oleh TAPD dan sudah tidak ada perubahan terhadap nilai angka. Ini menjadi ramai kan pada saat penetapan APBD 2017 dan simpang siur terkait pemasangan anggaran ini,” akunya.

 Disinggung mengenai kemungkinan terburuk yang terjadi apabila anggaran tersebut tidak kunjung jelas alias mandeg. Rudia mengancam bahwa pihaknya akan meminta KPU RI dan KPU Bali untuk menunda tahapan Pilgub 2018.

 “Kemungkinan terburuknya ya, kita ini kan sedang berproses. Tapi kalau proses itu mandeg ya kemungkinan terburuknya kita pasti paling buruk kita meminta kepada KPU untuk menunda tahapan,” tegasnya.

Pria asli Buleleng ini menjelaskan bahwa pihaknya sudah dikejar oleh waktu persiapan yang mepet. Apalagi, tiga hari ke depan pihaknya sudah harus mulai untuk menetapkan Panitia Seleksi (Pansel) Panwas se-Bali.

 “Karena kita sudah dikejar. Kami tanggal 9 ini sudah penetapan panitia seleksi rekrutmen Panwas itu. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini ada kejelasan dari pemerintah provinsi. Sebab, kami bertiga ini agendanya sangat padat,” tuturnya.