Tarik Ulur Anggaran Pilkada Bali, Bawaslu Sebaiknya Mengadu ke Sini!

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Walaupun anggaran pengawasan Pilgub 2018 masih belum jelas, Bawaslu tetap mempersiapkan diri menghadapi helatan Pilgub 2018.

Bawaslu Bali menggelar Rapat Koordinasi antar Stake Holder yang diselenggarakan di Harris Hotel Jalan Sunset Road Kuta, Badung, Bali, Rabu (14/6/2017) hingga Kamis (15/6/2017) lalu.

Rakor tersebut mengundang berbagai stakeholder Pilgub 2018 seperti Pemprov Bali, Kodam IX/Udayana dan jajarannya hingga ke tingkat Kodim se-Bali, Polda Bali hingga jajaranya di Polres se-Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan KPU Bali serta KPU kabupaten/kota se-Bali.

Menariknya, dalam Rakor tersebut muncul rekomendasi dari para peserta yaitu Bawaslu Bali diminta berkordinasi dengan DPRD Bali untuk mendapatkan solusi kepastian anggaran Pilgub Bali 2018.

Berdasarkan pantauan Tribun Bali, sejumlah peserta menyayangkan polemik yang terjadi di media massa terkait kepastian anggaran pengawasan Pilgub 2018 mendatang.

"Kami terus terang sangat menyayangkan Pemprov Bali kok tidak responsif. Kami baca di media, Bawaslu Bali telah beberapa kali bersurat, namun tidak ada tanggapan. Bahkan, sehari sebelum tahapan Pilkada Serentak di-launching di Jakarta, melalui Bappeda Bali, Bawaslu Bali baru diterima. Yang mengecewakan, justru tidak menghasilkan apa-apa dari pertemuan tersebut. Bappeda Bali malah membeber program priotasnya, dibanding mencarikan jalan keluar anggaran Pilgub, itu yang saya baca di media," sebut salah satu peserta rakor dari KPU Bali.

Ditambahkannya, pelaksanaan Pilgub Bali jangan sampai tertunda hanya karena sengkarut anggaran pengawasan.

Hal ini menurutnya karena terlalu besar risikonya buat Bali, baik dari sisi citra Bali dan juga Bali sebagai tempat kegiatan forum demokrasi internasional.

"Masa daerah tempat melaksanakan forum demokrasi internasional tidak mampu menggelar hajatan demokrasi," katanya lagi sambil geleng-geleng kepala.

Beberapa peserta menyarankan agar Bawaslu Bali melaporkan juga situasi tersebut ke DPR Bali.

Pasalnya, pembahasan APBD juga melibatkan legislatif.

"Ya, namanya berupaya, lakukan saja Pak Bawaslu," ujar peserta lainnya.

Pemprov Bali yang diwakili Asisten 3 Sekda Bali, IGN Anom mengatakan, kondisi keuangan Pemprov Bali mengalami defisit.

Walaupun begitu Pemprov Bali berjanji untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan tahapan Pilgub 2018 agar tidak ditunda.

"Pemprov Bali pasti akan berupaya. Tidak mungkin Pilgub ditunda," tegasnya.