Anggaran Bawaslu Terancam Dipotong, Buntut Dana Pilgub Bali Dikaji Lagi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR -  Adanya usulan evaluasi pengurangan anggaran Pilgub Bali 2018, ternyata masih berbuntut panjang.

Ternyata, evaluasi anggaran tersebut nampaknya tidak berhenti pada KPU saja.

Pasalnya, DPRD Bali memiliki rencana guna mengevaluasi anggaran Bawaslu.

Bahkan, anggaran Bawaslu yang sebelumnya sudah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak Rp 62 miliar pun terancam disunat alias dipotong.

Hal ini seperti diungkapkan oleh anggota Komisi I DPRD Bali yang anggota Banggar DPRD Bali, Nyoman Adnyana, saat dikonfirmasi, (25/10/2017).

“Bawaslu itu tugasnya kan tidak menghitung suara. Kasarnya kan hanya lihat-lihat pemilukada saja. Jadi, anggaran yang tidak pokok akan kami evaluasi,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menuturkan bahwa ada beberapa pos anggaran Bawaslu yang bisa dipangkas akibat terlalu banyak.

Ia memberikan beberapa contoh semisal anggaran sewa gedung untuk sidang sengketa.

Bawaslu tidak perlu menyewa gedung mahal karena bisa memanfaatkan aset milik Pemprov Bali.

"Kalau Bawaslu, saya lihat itu sewa gedung bisa sampai Rp. 5 Millyar. Harusnya pinjam aja ke Gubernur," ujarnya.

Selain itu, pos-pos lainnya yang dapat dikurangi yaitu, biaya sosialisasi, bimbingan tekhnis (bimtek) dan perjalanan dalam daerah. Menurutnya acara sosialisasi tersebut sebenarnya tidak perlu terlalu sering dilakukan.

Bawaslu diminta membuat sosialisasi efektif dan efisien.

Bahkan mengaku sudah mengantongi data untuk mengevaluasi anggaran Bawaslu dan KPU.

“Kami data primer sudah pegang. Dengan data yang kami miliki bisa jelas ukurannya. Yang jelas, kami tidak pakai perasaan, tapi data,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia memilih tidak mau berandai-andai terkait rencana evaluasi tersebut.