Begini Pengaruh Iklan Rokok Terhadap Kecenderungan Perokok Usia Remaja

Kementerian Kesehatan mengatakan, riset membuktikan adanya pengaruh iklan rokok pada anak-anak dan remaja

Penulis: Rino Gale | Editor: Irma Budiarti
Tribun Bali/Rino Gale
Workshop tentang pengendalian rokok, di Grand Inna Kuta Hotel, Badung, Bali, kamis (26/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Rino Gale

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Pengaruh iklan rokok pada anak-anak dalam workshop dengan tema "Pengendalian rokok dengan pengaturan sistem penjualan dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor ( TAPS BAN)", bertempat di Grand Inna Kuta Hotel, Badung, Bali, kamis (26/4/2018).

H Zamhir Setiawan selaku perwakilan dari Kementerian Kesehatan menjelaskan, adanya pengaruh iklan rokok pada anak-anak berdasarkan riset.

Pertama, mengenali rokok dari mel. Billiboard 89,3 persen, media elektronik dan cetak 62,7 persen, barang atau benda dari logo rokok yang dimiliki 9 persen, dan ditawari rokok gratis oleh perwakilan perusahan rokok 7,9 persen.

Kedua, mulai me rokok karena beberapa faktor berikut, 46,3 persen remaja yang melihat iklan rokok terpengaruh untuk mulai me rokok, 41,5 persen kegiatan me rokok karena disponsori oleh industri rokok, 29 persen remaja me rokok ketika melihat iklan rokok, dan 8 persen remaja yang berhenti me rokok kembali me rokok karena mengikuti kegiatan yang disponsori rokok.

"Itu sebab pengaruh iklan," katanya.

Lanjutnya, sudah jelas pemerintahan daerah harus punya perda (peraturan daerah) tentang rokok.

Jadi payung hukum yang paling tinggi adalah peraturan pemerintah, tinggal pemerintah daerah membuat aturan daerah masing-masing, dalam bentuk peraturan daerah.

"Berkisar 9 atau 10 yang sudah mempunyai aturan seperti itu. Artinya, dibandingkan dari 500 lebih kota di Indonesia, ini masih sangat kecil," tuturnya.

Kemudian pengawasan implementasi terhadap aturan itu.

Pasalnya, akan percuma apabila aturan itu sudah ada, namun tidak diimplementasikan.

Di situ semua harus diatur, termasuk tempat kawasan bebas rokok atau di batasi seperti hotel, restaurant, sekolah, kantor atau tempat kerja, tempat ibadah dan angkutan umum.

"Dalam implementasi tersebut, harus ada komitmen dari pemerintah daerah untuk mengawasi," paparnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved