Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Berita Banyuwangi

Gus Ipul-Puti Menang, 25.000 Pelajar Banyuwangi Tak Usah Bayar Sekolah

Calon Gubernur Jawa Timur Gus Ipul dan Cawagub Puti Guntur Soekarno, telah mencanangkan program menggratiskan kembali biaya pendidikan SMA/SMK

Editor: Irma Budiarti
Surya/Istimewa
Puti Guntur Soekarno, saat berada di Banyuwangi bersama Abdullah Azwar Anas. 

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno, telah mencanangkan program menggratiskan kembali biaya pendidikan SMA/SMK.

Program kerja itu direspons positif karena dinilai bisa mengurangi pengeluaran ekonomi masyarakat.

“Masyarakat merespons antusias. Itu artinya, 25.000 siswa SMA/SMK negeri di Banyuwangi tidak usah bayar sekolah lagi. Kalau di Jatim lebih dari 500.000 pelajar. Ini kebijakan yang menyejahterakan rakyat,” ujar Ketua DPRD Banyuwangi yang juga Ketua PDI Perjuangan Banyuwangi, Made Cahyana Negara, Sabtu (26/5/2018).

Seperti diketahui, berdasar Undang-Undang 23/2014, pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah provinsi mulai 2017 dari sebelumnya dikelola kabupaten/kota.

Kini kota/kabupaten hanya berwenang mengelola pra sekolah, SD, dan SMP.

Peralihan wewenang itu diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK di Jatim.

Made mengatakan, dalam dokumen visi-misi, Gus Ipul dan Puti tegas menyatakan komitmennya membebaskan biaya SMA/SMK.

“Gus Ipul-Puti mengalokasikan dana tak kurang Rp1,4 triliun khusus untuk menjamin hak pendidikan anak-anak SMA/SMK se-Jatim,” ujarnya.

Made menambahkan, Gus Ipul-Puti juga membuka ruang kerja sama bagi kabupaten/kota untuk bersama mengembangkan SMA/SMK, sehingga program tersebut bakal semakin kuat, dan bahkan menjangkau SMA/SMK swasta yang di Banyuwangi jumlahnya sekitar 30.000 pelajar.

“Ini bukan semata-mata bebas SPP, tapi diiringi kebijakan tidak ada satu pun pungutan. Apalagi jika ditopang kabupaten/kota, siswa makin dimudahkan, terpenuhi alat-alat penunjang seperti tas dan seragam. Termasuk ada beasiswa dan tabungan untuk pelajar yang didukung kabupaten/kota. Karena memang sejak UU mengembalikan wewenang SMA/SMK ke provinsi, praktis kabupaten/kota tidak berani ikut cawe-cawe,” ujarnya.

Menurut Made, banyak kabupaten/kota di Jatim, termasuk Banyuwangi, membatalkan alokasi dana puluhan miliar rupiah untuk membantu siswa SMA/SMK karena belum ada payung hukum yang jelas.

“Dengan komitmen Gus Ipul-Puti melibatkan kabupaten/kota, yang diuntungkan adalah pelajar daerah. Bakal makin terjamin semua kebutuhan pendidikannya, termasuk SMA/SMK swasta,” paparnya. (Haorrahman)

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved