Rupiah Kian Mengkhawatirkan, Jokowi Segera Tunda Proyek Infrastruktur

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Posisi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian mengkhawatirkan. Pada pembukaan perdagangan Selasa (4/9), posisi rupiah kembali melemah yaitu Rp 14.822 per dolar AS.

Sebelumnya, pada penutupan perdagangan Senin (3/9), menurut Bloomberg, rupiah melemah keposisi Rp 14.815 per dolar AS. Terkait kondisi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanggil sejumlah menteri ekonomi bersama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) kemarin.

Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah demi menjaga nilai tukar rupiah agar tidak semakin merosot terhadap mata uang Negeri Paman Sam, yaitu menggenjot ekspor dan menunda proyek-proyek infrastruktur.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pertemuan hari itu merupakan kelanjutan pembahasan sebelumnya.Topik yang paling diangkat yaitu mendorong produk‑produk dalam negeri untuk diekspor.

"Pembahasannya semakin rinci, semakin detil. Tadi jauh lebih banyak bicara mengenai ekspor," ujarDarmin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9).

Darmin menjelaskan, pemerintah telah melakukan pemilihan produk yang akan digenjot untuk dipasarkan ke luar negeri dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

"Jadi tolong jangan ditanya dulu (produk apa). Ada yang menyangkut sumber daya alam, termasuk batubara, ada juga menyangkut industri. Ada yang menyangkut pariwisata," papar Darmin.

Selain menggenjot ekspor, pertemuan dengan Presiden juga membicarakan secara detil pelaksanaan penggunaan bahan bakar nabati atau biodisel 20 persen (B20), yang telah berlaku pada 1 September 2018.

"B20 sudah begitu siap. Ada Pertamina dan PLN tadi. PLN lebih banyak mengenai TKDN (tingkat komponen dalam negeri)?," ucap Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyampaikan, pemerintah akan segera memutuskan sejumlah proyek infrastruktur yang akan ditunda untuk menekan kegiatan impor komponen.

"Sudah ada daftar atau list-nya, kami belum putuskan persisnya (proyek) mana yang ditunda dan berapa lama. List‑nya agak banyak, dalam dua‑tiga hari kedepan (diputuskan soal penundaan proyek)," papar Darmin.

Upaya mendorong ekspor hingga penundaan proyek infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor, diharapkan mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit 3 persen.

"Nanti kami harapkan defisit kearah 2,7 persen, tapi paling tidak kita ingin ini defisit turun," kata Darmin.

Cara pemerintah menekan kegiatan impor juga dengan peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas, yang akan diumumkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Nanti diumumkan PMK pada Rabu atau Kamis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di tempat yang sama.