Rupiah Kian Mengkhawatirkan, Jokowi Segera Tunda Proyek Infrastruktur

Interupsi di DPR

Sebelumnya pemerintah telah mengenakan PPh impor terhadap 900 komoditas, yang tertuang dalam  PMK Nomor 34 Tahun 2017, dengan rentang tarif antara 2,5-10 persen.

MenteriPerhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, proyek yang ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), seperti MRT dan LRT didorong menggunakan produk local (dalam negeri). Saat ini tingkat komponen dalam negerinya baru mencapai 60 persen.

"Ini yang akan saya manage nanti, jadi kita bisa me-manage itu dengan mendirikan pabrik rel untuk LRT dan MRT, karena sekarang inibaja‑bajanya masih impor semua," papar Budi.

Pelemahan rupiah menjadi pemicu interupsi dalam rapat paripurna yang membahas RAPBN 2019 pada Selasa (4/9) di Kompleks DPR RI, Jakarta. Tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN menyampaikan interupsinya.

"Perlu diketahui kondisi melemahnya rupiah tentu sangat memprihatinkan karena begitu banyak komoditas pangan itu impor, mulai dari kedelai hampir 100 persen, jagung impor, gula impor, susu 80 persen impor. Ini menurut saya sudah terlalu memprihatinkan," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo.

Interupsi juga disampaikan Michael Wattimena dari Fraksi Partai Demokrat yang menyoroti pelemahan rupiah seharusnya tidak melulu menyalahkan dampak eksternal seperti tekanan krisis di Argentina dan Turki maupun perang dagang Amerika Serikat dengan China.

"Kalau bias, jangan segala sesuatu disalahkan pihak luar. Kami minta Ibu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) jelaskan pondasi ekonomi kita saat ini," ujarWattimena.

Tak hanya itu, menurut Wattimena, pemerintah harus terbuka perihal kondisi sesungguhnya fundamental ekonomi Indonesia.

"Sekarang kurs rupiah terhadap dolar AS sudah jadi Rp 14.900, kondisi ini kami ingin Ibu menjelaskan secara jujur dan setulusnya gimana kondisi fundamental ekonomi kita. Jujur, kami tidak mau lagi berada pada suasana kelam 1998," imbuhnya.

Anggota Fraksi PAN Haerudin mengemukakan soal risiko utang.

"Kami ingatkan sejak semula Bu Menteri kalau utang sudah tak terkendali, maka punya risiko besar kepada negara.Mohon hati-hati tiap tambah utang. Jangan sampai utang melebihi ambang batas kemampuan," katanya. (tribunnetwork/sen/dik)