Golkar Klaim Kasus Sudikerta Tak Berpengaruh Terhadap Elektabilitas Partai dalam Pileg 2019  

Kasus yang menimpa Sudikert diperkirakan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi internal maupun elektabilitas partai dalam pemilu

Golkar Klaim Kasus Sudikerta Tak Berpengaruh Terhadap Elektabilitas Partai dalam Pileg 2019   
Tribun Bali
Mantan wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ditetapkannya Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta, sebagai tersangka atas dugaan perkara penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengagetkan sejumlah pihak.

Namun demikian, Sekretaris DPD I Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry menjelaskan bahwa kasus yang menimpa Sudikerta yang juga mantan Wakil Gubernur Bali itu, sudah di luar kewenangan partai.

Oleh karena itu, menurut Sugawa Korry, kasus itu diperkirakan tidak begitu membawa pengaruh yang signifikan terhadap kondisi internal maupun elektabilitas partai dalam pemilu. 

“Kalau untuk Golkar, walaupun berpengaruh tapi tidak terlalu signifikan. Karena kader kita kan sudah bekerja sejak lama. Tapi kalau untuk Pak Sudikerta pribadi, ada pengaruhnya mungkin,” terangnya saat dihubungi, Minggu (2/12/2018).

Baca: Belum Terima Surat Penetapan Tersangka, Togar Klaim Sudikerta Hanya Jadi Penunjuk Jual Beli Tanah

Baca: Kuasa Hukum Sudikerta Tekankan Penetapan Tersangka Tidak Pengaruhi Pencalonan DPR RI

Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini menilai, internal Partai Golkar masih solid meskipun ada kasus Sudikerta.

Seluruh jajaran pengurus dan kader tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi dan arahan partai. 

“Tidak masalah, karena di Golkar tetap semua yang berlaku adalah sistem. Melalui mekanisme dalam sistem itu kita tunduk,” jelas dia. 

Apapun yang terjadi, Sugawa menegaskan, internal partai akan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme dan peraturan organisasi.

Terkait sikap Golkar terhadap kasus Sudikerta, Sugawa Korry masih menunggu arahan dari Ketut Sudikerta selaku Ketua DPD Partai Golkar di Bali, apakah nanti perlu ada pendampingan dan bantuan dari partai atau tidak.

 

“Itu kan sangat bergantung pada Pak Sudikerta. Jadi, apakah beliau akan minta bantuan internal Golkar atau sudah punya penasihat hukum sendiri, kasusnya itu kan bukan dalam konteks menjalankan tugas partai,” terangnya.

Anggota Departemen Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Partai Golkar, Dewa Widiasa Nida, juga menilai kasus Sudikerta tak akan berpengaruh pada partai.

“Saya kira tidak akan berpengaruh (di Pemilu),” kata Nida, Minggu (2/12/2018).

Ia meminta kepada seluruh jajaran Partai Golkar untuk tetap fokus menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Apalagi, Golkar saat ini sudah memiliki target untuk memenangkan Pileg dan Pilpres. 

“Saya minta kepada seluruh kader yang ada di Bali untuk tetap tenang, fokus pada pemenangan Pileg,” pintanya.

Baca: Semua Kecewa dengan Aksi Fans, EP: Waktu Masih Tersisa 8 Menit Kok Diakhiri  

Baca: Kasus Baru HIV/AIDS Terbanyak dari Kalangan LSL atau Homoseksual

Mengenai penetapan tersangka kepada Ketut Sudikerta, Nadi menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada hukum yang berlaku.

Ia juga mengimbau kepada loyalis ataupun para pendukung Partai Golkar agar menyikapi kasus Sudikerta dengan kepala dingin. 

“Soal Pak Sudikerta kita serahkan ke proses hukum. Jangan kita mengadakan gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Itu urusan pribadi,” tegasnya.

Dewa Nida menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pengamatan.

Dewa Nida juga masih menunggu arahan dari DPP Partai Golkar apakah dengan Sudikerta jadi tersangka perlu diadakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Bali ataukah tidak.

“Ini kan kewenangan DPP. Kalau memang dipandang untuk partai (bisa) berjalan dengan baik untuk citra partai, ya diperlukan (Plt),” tandasnya.

Menurut Dewa Nida, persoalan Plt bukan ranah dari DPD. Oleh karena itu, dalam hal ini ia tak mau berandai-andai.

Saat ini DPP, jelas Dewa Nida, melakukan pengamatan dan menimbang langkah apa yang akan diambil nanti. 

“Tidak ada dukung mendukung soal Plt. Kita lihat dalam seminggu ini, perkembangan dari masyarakat seperti apa. DPP memandang apakah Plt itu perlu atau tidak, itu kewenangan DPP,” tukasnya.(*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved