Bandara Buleleng Akan Dibangun di Bukit Teletubies, Ini Kata Budi Karya Sumadi

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, memastikan Penetapan Lokasi (Penlok) Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng akan terbit tiga atau empat bulan ke depan.

Itu artinya, rencana pembangunan bandara di wilayah Bali Utara ini bakal segera terwujud.

Hal ini ia ungkapkan saat meninjau lokasi pembangunan bandara, Minggu (30/12/2018) siang, yang menurut rencana akan dilakukan di Dusun Tukad Ampel, Desa/Kecamatan Kubutambahan, atau yang sering disebut Bukit Teletubies, dengan luas lahan mencapai 370.98 hektare.

Menhub Budi Karya datang bersama Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Pramesti menggunakan helikopter Dimonim Air Registrasi AS350 B2. Menhub didampingi Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Wakil Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra, dan Kelian Desa Adat Kubutambahan Jero Pasek Warkadea.

Berdasarkan tinjauan fisik yang dilakukan, Menhub Budi Karya mengatakan lahan di wilayah Desa Kubutambahan ini dinilai paling ideal bila dibandingkan di wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, dan Letkol Wisnu.

Pertimbangannya, lokasinya jauh dari pemukiman sehingga tidak perlu merelokasi penduduk sekitar.

Pun terkait teknis, mengingat kountur tanahnya berbukit, proses yang dilakukan hanya cut and fill (gali dan urug).

Artinya, tidak mendatangkan tanah dari tempat luar sehingga pembangunan akan lebih mudah.

"Kami selanjutnya akan melakukan studi, akan mendapatkan masukan dari pemda mengenai tanah, setelah itu kami akan tetapkan lokasinya. Ini (lahan di Desa Kubutamabah, red) paling ideal, penduduk sedikit dan tidak ada tempat-tempat ibadah yang besar, jadi praktis tidak ada masalah sosial," katanya.

Rencananya landasan pacu (runway) akan berada pada koordinat 8°5'6.407" Lintang Selatan-115°10'11.089" Bujur Timur sampai 8°4'54.107" Lintang Selatan-115°12'19.809" Bujur Timur.

"Panjang landasan pacu minimal 3.000 meter dulu. Diharapkan cukup sebagai bandara internasional. Kalau lahannya 300 sampai 400 hektare sebenarnya lebih besar dari Bandara Ngurah Rai, jadi bisa menampung 25 juta sampai 35 juta penumpang,” terang Menhub.

Untuk estimasi biaya, Menhub menyatakan belum dihitung.

Ini karena land development-nya cukup besar sehingga belum diestimasikan secara pasti.

Di sisi lain, Menhub memastikan proses bidding atau tender proyek pembangunan bandara ini bakal transparan.

Proses tender bakal dimulai pada 2019 mendatang setelah melalui studi lebih lanjut.

"Dalam tender itu kita usahakan setransparan mungkin bahwa mereka yang paling kompeten, efisien, dalam satu bidding contest itu akan kita diskusikan dengan Pak Gubernur seperti apa,” tandasnya.

Lahan Tak Masalah

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Pramesti, menyatakan secara garis besar tak ada masalah dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bandara.

“Lahannya sebagian besar merupakan lahan milik adat. Dan Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah menjanjikan bahwa lahan tidak ada masalah,” ungkap Polana Pramesti saat ditemui di Posko Terpadu Monitoring Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 di Bandara Ngurah Rai, kemarin sore.

Karena adanya jaminan dari gubernur dan bupati mengenai lahan tersebut, Kemenhub selanjutnya memproses penetapan dan pembangunan bandara.

Namun demikian, proses pembangunan diperkirakan baru dapat dilakukan pada tahun 2020.

Hal ini karena proses selanjutnya masih panjang dan kurang lebih paling cepat memakan waktu setahun.

“Pembuatan rencana induk, penetapan lokasi, proses perencanaan, dan lainnya kurang lebih satu tahun. Paling cepat proses pembangunan di tahun 2020 nanti,” tambah Polana.

Menurutnya, kebutuhan lahan untuk bandara baru di Bali Utara mencapai 400 hektare tanah. Seluruhnya di lahan daratan tidak dilakukan reklamasi.

“Kebutuhan lahan kurang lebih 400 hektare dan menurut Pak Bupati Buleleng luasan yang dibutuhkan dengan lahan yang disediakan sudah sesuai. Kalau melihat dari aspek operasi sangat bagus sekali lahan tersebut digunakan sebagai lahan Bandar Udara,” tutur Polana.

Polana menyampaikan di lahan tersebut tidak ada obstacle, dari aspek sosial paling sedikit karena tidak ada pura, tidak ada makam, dan masyarakatnya tidak terlalu banyak.

“Aspek sosial, aspek operasi, dan aspek teknis tidak ada masalah. Tetapi pemerintah daerah harus menyiapkan jalan akses dari selatan ke utara,” imbuhnya.

Penerbangan Biaya Murah

Menhub juga mengatakan proyek pengembangan bandara di Bali Utara akan didanai melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Bandara ini merupakan proyek yang disiapkan Pemerintah Pusat  dengan tidak menggunakan anggaran APBN.

Pemerintah terus mendorong peran aktif dalam mendanai pengadaan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah yang  potensial untuk berkembang melalui skema KPBU.

Bandara Buleleng ini diharapkan tuntas dibangun pada tahun 2023 dan bisa mulai dioperasikan pada tahun 2024.

Menhub Budi Karya menyebutkan, nantinya Bandara Buleleng akan berkolaborasi dengan Bandara Ngurah Rai.

Kemenhub menyiapkan dua bandara ini ke dalam kelas berbeda.

Bandara Ngurah Rai diplot untuk kelas premium, sementara Bandara Buleleng akan difokuskan menjadi bandara khusus penerbangan berbiaya murah (LCC).

Sementara Direktur Bandar Udara Kemenhub M. Pramintohadi Sukarno menyatakan bandara di Bali Utara diharapkan dapat meningkatkan keandalan pelayanan transportasi udara di Pulau Bali.

“Selain itu juga mendukung perkembangan wilayah kawasan Bali Utara serta menunjang pertumbuhan kegiatan wisata dan perekonomian Bali khususnya untuk Buleleng," ujar Praminto.

Saat ini, Bandara Ngurah Rai ultimate capacity sekitar 28.2 juta penumpang per tahun. Penumpang yang menggunakan bandara di Bali pada lima tahun ke depan diperkirakan mencapai 30 juta penumpang per tahun.

Untuk itu, di tahun 2024 Bandara Buleleng ini diharapkan sudah mulai beroperasi untuk dapat menampung pertumbuhan penumpang. (rtu/zae)