Bersyukur Remisi Susrama Dicabut, Istri Prabangsa: Feeling Saya Kuat Harus Dicabut

Istri wartawan Jawa Pos Radar Bali (alm) AA Narendra Prabangsa, AA Sagung Mas Prihatini, bersyukur remisi pembunuh suaminya, I Nyoman Susrama, akhirny

Bersyukur Remisi Susrama Dicabut, Istri Prabangsa: Feeling Saya Kuat Harus Dicabut
Tribun Bali/Rino Gale
Istri (alm) AA Prabangsa, AA Sagung Mas Prihatini (kanan), memberi keterangan kepada awak media di Denpasar, Minggu (10/2/2019). Sagung Mas bersyukur remisi Susrama dicabut. 

Dosen Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, memberi saran kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi (meninjau ulang) kembali aturan tersebut.

Menurut dia, secara hukum terbitnya Keppres tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Keppres No 29/2018 mengacu pada Keppres No 174/1999 Pasal 9 mengatur pemberian remisi perubahan dari yang status semula terpidana seumur hidup bisa diubah menjadi terpidana sementara.

"Nah, biang kerok permasalahannya disini, di Keppres 174/1999 sebagai landasan hukumnya. Konsep perubahan status pidana itu sudah masuk grasi. Grasi juga sudah diatur dalam UU No 22/2002," ungkapnya ditemui Tribun Bali, Minggu (10/2).

Selain itu, dalam syarat remisi perubahan di Keppres 174 ini juga tidak memuat syarat ketat dan jelas. Disebutkan bahwa 'Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.'

Dalam pasal tersebut, kata dia, tidak ada ruang untuk melakukan kajian profiling narapidana yang akan mendapatkan remisi.

Semua dipukul rata tanpa meninjau kembali aspek dan dampak lain secara sosiologis misalnya.

"Seperti halnya rencana remisi pada Abu Bakar Baasyir dan Susrama ini. Harusnya kan ada kajian profiling dulu. Ditinjau kasus apa, putusan pengadilan, mekanisme pengajuannya," paparnya.

"Dalam pemberian grasi saja harus melalui pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kalau lewat Keppres ini tidak ada pertimbangan apapun yang jelas. Lagi pula, soal remisi itu cukup kewenangan pada Menteri. Kalau Presiden itu ya wewenangnya soal grasi, amnesti dan abolisi," tekannya.

Sebab itu, revisi terhadap Keppres 174/1999 perlu segera dibahas karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Halaman
123
Penulis: Rino Gale
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved