Babak Baru Pembangunan Lokasi Bandara Bali Utara, Aparat Desa Adat Diajak Bertemu Jokowi di Istana

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Rencana pembangunan bandara di wilayah Bali Utara dikhawatirkan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Desa Kubutambahan.

Hal ini dipicu lantaran lokasi pembangunan belum ditetapkan apakah akan dibangun di wilayah darat, atau di laut.

Agar polemik tersebut tidak terjadi, aparat Desa Adat Kubutambahan akhirnya melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo seminggu yang lalu.

Dalam surat itu intinya, aparat desa adat meminta agar Presiden segera mengeluarkan penetapan lokasi (penlok) bandara.

Menanggapi surat tersebut, Kamis (21/2), Presiden melalui staf khususnya, Lenis Kogoya, akhirnya datang meninjau rencana lokasi pembangunan bandara di Dusun Tukad Ampel, Desa/Kecamatan Kubutambahan, atau yang sering disebut Bukit Teletubies.

Dalam kedatangannya itu Lenis mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan hasil tinjauannya ini kepada Presiden agar penlok segera dikeluarkan.

Lenis yang juga merupakan kepala suku Papua ini bahkan merasa kagum, sebab pembangunan bandara di wilayah Desa Kubutambahan ini justru atas permintaan masyarakat adat.

Hal tersebut diakui Lenis belum pernah ia temukan.

Sebab selama ini, pembangunan bandara cenderung atas permintaan pemerintah kepada masyarakat.

"Wilayah ini (Buleleng, red) sebenarnya bisa jadi Bali kedua. Cuma persoalannya transportasi, kabupaten ini banyak jalannya belok-belok wisatawan masuk sini susah. Tanah (Bukit Teletubies) ini punya adat, luasnya mencapai 370 hektare itu luar biasa.  Justru masyarakat yang menawarkan, bukan pemerintah. Luar biasa ini," katanya.