Breaking News:

Piagam PKB & SKTM tak Berlaku Lagi untuk Daftar ke SMA Negeri di Bali, Cara Ini Justru Lebih Mudah

Rida menjelaskan PPDB tahun 2019 lebih mengutamakan pada sistem zonasi, yang persentasenya mencapai 90 persen, dan tidak lagi menekankan pada nilai

Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Rizki Laelani
Tribun Bali/I Made Prasetia Aryawan
Sejumlah siswa didampingi orang tuanya tampak berlomba-lomba untuk melihat pengumuman kelulusan PPBD lewat jalur zonasi di SMPN 1 Tabanan, Selasa (3/7/2018). Tahun 2019 ini, dalam PPDB, piagam PKB tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk melamar SMA Negeri. 

Pada jalur zonasi tersebut sudah termasuk jalur miskin dan inklusi sehingga tidak ada lagi jalur khusus.

Begitu juga dengan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sudah tidak diberlakukan lagi pada PPDB tahun.

Hal ini karena Permendikbud mengatur hanya bisa menggunakan Kartu resmi yang dikeluarkan Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Mungkin karena beberapa permasalahan yang timbul maka itu tidak diterapkan lagi. Jadi di lingkungan dekat sekolah kalau ada orang miskin, jaraknya dekat, pasti dapat di salah satu sekolah yang dituju. Itu sudah tegas dalam undang-undang diatur,” ucap Rida.

Sebelumnya, Kasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Anak Agung Rai mengatakan Disdik Bali telah melakukan pemetaan terhadap jumlah lulusan SMP dibandingkan dengan daya tampung SMA/SMK se Bali.

Dari pemetaan tersebut diprediksi terjadi kelebihan kursi sekitar 9.527, yang artinya jumlah kursi SMA/SMK di Bali sudah berada di atas daya tampung.

Berdasarkan data, Kabupaten Badung masih mengalami kekurangan kursi untuk Lulusan SMP sebanyak 1.463.

Selisih tersebut diakibatkan karena total daya tampung SMA/SMK di Badung 8.501, sedangkan diprediksi Lulusan SMP berjumlah 9.964 orang.

Gung Rai menyampaikan peserta didik Lulusan SMP di Kabupaten Badung bila tidak tertampung bisa mendaftar di luar Badung.

Lanjutnya, daya tampung SMA/SMK dipetakan, bertujuan agar jumlah kursi per Rombel (Rombongan Belajar), dan jumlah Rombel per sekolah juga tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Permendikbud.

“Itu kita petakan dari awal dengan memprediksi tamatan yang diambil dari peserta UN tingkat SMP,” kata Gung Rai. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved