Ketua PHDI Bali: Yang Tidak Boleh itu Ngaben, Kalau Mekinsan di Pertiwi atau di Geni Boleh

Banyak masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui secara jelas terkait isi hasil keputusan Pesamuhan Madya PHDI Provinsi Bali tersebut.

Ketua PHDI Bali: Yang Tidak Boleh itu Ngaben, Kalau Mekinsan di Pertiwi atau di Geni Boleh
Dok Pemprov Bali
Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali terkait penanganan Layon atau jenazah yang banyak dititipkan di Rumah Sakit (RS), bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (19/3/2019) siang. 

Menurut Koster, dirinya tidak memiliki kewenangan lebih dalam mengambil keputusan terkait dengan keputusan yang telah ditetapkan melalui Pesamuan Madya.

Namun demikian, Koster yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mendukung penuh apa yang menjadi keputusan PHDI terkait dengan pelaksanaan karya Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih.

"Saya sebagai Gubernur tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan terkait hal ini. Yang punya kewenangan itu PHDI dan MUDP. Pertemuan ini dalam rangka mencarikan jalan keluar terkait masalah yang terjadi. Apa yang telah diputuskan harus kita laksanakan, kita harus tau apa isi dari keputusan itu agar tidak salah persepsi dan menjadi masalah sehingga mengganggu pelaksanaan karya di Pura Besakih," ujarnya.

Menurut Koster, permasalahan yang terjadi saat ini sejatinya telah diatur dalam keputusan PHDI namun banyak masyarakat yang tidak mengikuti.

Untuk itu, Ia berharap agar semua pihak bisa melaksanakan keputusan dengan baik sehingga permasalahan ini tidak berkelanjutan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menitipkan "Layon" di Rumah Sakit.

Menurutnya, seharusnya jenazah dihormati dan ditempatkan dengan baik.

"Tapi yang sekarang terjadi, banyak jenazah begitu saja ditempatkan di Rumah Sakit. Kalau tidak segera dilakukan upacara, kan cukup lama jadinya "Sebel" (berduka-red). Selain itu juga tidak bisa mengikuti prosesi karya Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih yang dilaksanakan setiap 10 tahun," ungkapnya.

Ditambahkan Jero Gede Suwena Putus Upadesha, sebenarnya jenazah saat upacara Panca Wali Krama bisa dikuburkan seperti biasa (mekinsan di pertiwi) atau mekinsan di geni.

Halaman
123
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved