Bawaslu Badung Kurang 344 Pengawas TPS, Terbentur Usia Harus 25 Tahun

Bawaslu Badung kesulitan mencari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk coblosan Pemilu 17 April mendatang

Bawaslu Badung Kurang 344 Pengawas TPS, Terbentur Usia Harus 25 Tahun
tribunnews
Ilustrasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bawaslu Badung kesulitan mencari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk coblosan Pemilu 17 April mendatang. Banwaslu masih kekurangn sebanyak 344 PTPS.

Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma mengatakan, Bawaslu terpaksa melantik 1.069 PTPS lebih dulu sembari mencari kembali calon petugas yang memenuhi syarat. Sebab, kekurangan 344 petugas tersebut dari total 1.413 TPS yang ada.

“Ini karena terbentur syarat minimal umur 25 (tahun). Kalau dari segi pendidikan (lulusan SMA), rata-rata memenuhi, bahkan ada yang sudah sarjana,” ungkapnya usai pelantikan PTPS di GOR Mengwi, Senin (25/3/2019).

Kesulitan mencari pengawas tingkat TPS, terjadi di daerah Badung Selatan. Karena rata-rata usia 25 tahun sudah sibuk bekerja.

Bahkan menurut Alit Astasoma, dari enam kecamatan, tiga sudah terpenuhi.

“Sementara tiga kecamatan, yakni Mengwi, Petang, dan Abiansemal sudah tercukupi. Nah, yang terkendala adalah Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, awalnya jumlah pendaftar sudah terpenuhi. Namun, setelah dilakukan verifikasi, ternyata ada yang terkendala usia dan jenjang pendidikan.

Bawaslu juga mengakui bahwa banyak sarjana yang berminat, tapi terkendala umur.

"Banyak sarjana yang mau ikut, hanya saja terkendala umur,” terangnya sembari mengatakan sebagian besar umur mereka sekarang 22 tahun sudah sarjana.

Alit Astasoma sudah berkonsultasi hingga ke Bawaslu pusat. Namun, tetap terkendala aturan.

Bawaslu Badung diminta tetap berupaya mencari petugas yang memenuhi syarat sampai last minutes.

Padahal sesuai ketentuan, Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum coblosan. Dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari coblosan.

“Mudah-mudahan ada kebijakan diskresi atau apa. Karena sudah dikonsultasikan ke (Bawaslu) RI, kan Komisi II yang menangani. Namun kami tetap akan mencari sesuai peraturan. Bahkan ini tidak terjadi di Badung atau Bali saja, tapi seluruh Indonesia masalahnya,” katanya.

Bawaslu pun berharap, mendapatkan anggota sesuai dengan ketentuan. Sehingga sebelum masa tenang, seluruh petugas sudah mengikuti bimbingan teknis (bintek).

Jadi sebelum itu, jumlahnya harus sudah terpenuhi. Pasalnya bintek berlangsung satu atau dua hari.

Karenanya, meski kekurangan anggota PTPS, Bawaslu tetap melantik yang sudah ada. “Iya pelantikan kita jadikan satu di Gor. Tapi kami berharap secepatnya bisa memenuhi kuota PTPS," paparnya.

Parpol Kesulitan Cari Saksi
Persoalan pengawasan tak hanya dihadapi Bawaslu. Partai politik juga mengalami hal serupa.

Jika Bawaslu kesulitan merekrut pengawas TPS, Parpol kesulitan cari saksi. Sementara Bawaslu sudah menyampaikan kepada Parpol untuk segera menyetor nama saksi.

Pasalnya, sesuai UU Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu yang melakukan bintek kepada para saksi.

“Kami sudah surati secara formal. Nah, responsnya, baru ada dua yang mengirim, Perindo dan NasDem,” katanya.

Bawaslu masih menunggu respons dari partai lainnya.

"Yang jelas kami masih menunggu, intinya sebelum masa tenang harus selesai," pungkasnya. (*)

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved