Truk Barang Direncanakan Tak Lagi Via Tabanan Denpasar, Koster Rencanakan Jalur Trans Jawa-Bali-NTB

Gubernur Bali, Wayan Koster, membeberkan secara rinci hasil pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (25/4).

Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Ady Sucipto
Tribun Bali/I Made Ardhiangga
(ilustrasi) Suasana kemacetan di jalur utama Gilimanuk-Denpasar tepat di daerah Biluk Poh Kangin menuju jembatan Biluk Poh yang berjarak kurang lebih 200 meter. (Tribun Bali/I Made Ardhiangga). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, membeberkan secara rinci hasil pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo, Kamis (25/4).

Koster membenarkan pertemuan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (22/4) itu membicarakan bantuan infrastruktur pemerintah pusat untuk Bali, termasuk rencana pembangunan jalur Trans Jawa-Bali-NTB.

Bahkan rencananya Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, akan berkunjung ke Bali dalam rangka menindaklanjuti program-program pembangunan infrastruktur transportasi di Bali.

“Minggu depan Menteri Perhubungan akan ke Bali untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden ini,” kata Koster di Lapangan Kantor Gubernur Bali, Kamis (25/4).

Kaitannya dengan pembangunan infrastruktur transportasi di Bali, Koster telah memohon kepada Presiden Jokowi agar pemerintah pusat membantu pembangunan jalan bypass lingkar Bali untuk meneruskan Jl Bypass Prof Ida Bagus Mantra, Shortcut Singaraja-Denpasar, dan Shortcut Denpasar-Gilimanuk.

Gubernur Bali, Wayan Koster.
Gubernur Bali, Wayan Koster. (Tribun Bali/Wema Satyadinata)

Terbaru, Koster merencanakan akan membuat jalur Trans Jawa-Bali-NTB yang melewati Kabupaten Buleleng.

Ini merupakan jalur khusus logistik dari Gilimanuk ke Karangasem.

Kendaraan, utamanya truk-truk barang yang dari arah Gilimanuk menuju Padang Bai dan sebaliknya akan melalui jalur utara atau wilayah Buleleng.

Tidak lagi melewati Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.

“Kalau ini sudah jadi, akan nyambung dengan sendirinya antara jalur utara dengan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra,” ujar Koster.

Jalur ini diharapkan bisa mengurai kemacetan di wilayah padat Kota Tabanan dan Kota Denpasar.

Selama ini truk-truk barang dari Gilimanuk ke Padangbai termasuk salah satu penyebab kemacetan di jalur Tabanan-Denpasar. 

Pelabuhan & Kereta Api

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah pelabuhan dan dermaga.

Koster mengaku telah menyampaikan langsung ke Presiden terkait kondisi pelabuhan di Sanur, Denpasar, yang melayani penyebrangan ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Klungkung.

“Saya sampaikan ke Presiden, penumpang yang nyebrang dari Sanur ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan jumlahnya ribuan setiap hari, tapi tidak ada dermaga yang baik untuk melayani penumpang,” akunya.

Akhirnya Presiden memerintahkan Menteri Perhubungan secara langsung untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini.

Begitu juga Pelabuhan Cruise Tanah Ampo akan dikembangkan lagi dermaganya supaya lebih layak fasilitasnya menjadi pelabuhan khusus untuk kapal cruise.

“Saya kira tahun 2020 sudah jalan,” imbuhnya.

Yang lainnya, dimohonkan juga satu tahun kedepan adalah pengembangan Pelabuhan Amed untuk menyebrang dari Bali ke NTB sebagai jalur logistik, sehingga bisa nyambung antara pembangunan jalur transportasi darat dengan lautnya, agar terkoneksi dan terintegrasi.

Sementara itu mengenai pembuatan jalur kereta api, Koster menyatakan tidak akan menggunakan APBN.

Namun menggunakan skema pendanaan lainnya karena belum mendapat respon dari Presiden.

Selanjutnya, Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan presentasi di Bali untuk menyiapkan konsep perkeretaapian di Pulau Dewata.

“Ini sangat penting untuk Bali sebagai moda transportasi untuk pelayanan masyarakat ke depan. Jadi kereta api khusus dia,” ucapnya.

Sedangkan, dari sisi pembangunan infrastruktur yang langsung mendapat respon dari Presiden adalah pembangunan pusat kebudayaan Bali.

Presiden langsung memerintahkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyusun rencana pembangunannya.

Bahkan tahapannya kalau bisa dimulai tahun 2019 ini.

“Beliau sampai menanyakan Pak Gubernur berapa RAB nya. Belum Pak (Presiden), kami masih menyelesaikan status lahannya dulu. Bulan Juli baru selesai, Setelah itu baru menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja),” jelas Koster menirukan pembicaraannya dengan Presiden.

Desain dan Feasibility Study (FS) akan dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Untuk isi atau fasilitasnya akan ditentukan oleh pemerintah Provinsi Bali.

Rencananya pusat kebudayaan Bali ini akan dibangun di eks Galian C, Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung.

Di tempat ini sebelumnya direncanakan dibangun Pelabuhan Gunaksa, namun hingga saat ini tak kelar-kelar.

Presiden menjelaskan pada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan bahwa pusat kebudayaan Bali sangat penting bagi Bali sehingga harus diprioritaskan.

Dana Adat

Kemudian juga disampaikan usulan dana untuk pembinaan adat, tradisi, seni dan budaya dan kini sedang dipikirkan skemanya.

“Prinsipnya Bapak Presiden setuju sekali untuk membantu dari anggaran APBN. Skemanya yang harus kita pikirkan, apakah basisnya menggunakan desa adat atau dengan nomenklatur yang ada di kementerian,” tuturnya.

Koster akan segera bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan skema yang paling tepat agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi daerah lain.

Terakhir, khusus untuk pembangunan infrastruktur ekonomi rakyat, seperti Pasar Sukawati pada tahun 2019 ini sudah mendapat anggaran Rp 80 miliar, dan masih membutuhkan sekitar Rp 100 miliar untuk pengembangannya. Dana ini langsung dianggarkan dari Kementerian PUPR tahun 2020. (*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved