Tak Ajak Desa Adat Diskusi Soal Penyusunan Perda RZWP3K, Walhi Bali Pertanyakan Sikap Pemerintah

Walhi Bali pertanyakan sikap pemerintah yang tidak pernah mengajak elemen desa adat berdiskusi dalam penyusunan Perda RZWP3K

Tak Ajak Desa Adat Diskusi Soal Penyusunan Perda RZWP3K, Walhi Bali Pertanyakan Sikap Pemerintah
Walhi Bali
Diskusi “Masa Depan Pesisir Legian dalam Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil” di Balai Banjar ST Wija Adnya Banjar Pekandelan Legian Tengah, Minggu (5/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) I Wayan Gendo Suardana mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak pernah mengajak elemen desa adat berdiskusi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Terlebih kegiatan atau proyek tersebut akan terdampak pada suatu wilayah, dalam hal ini adalah kegiatan tambang pasir yang akan dilakukan di sepanjang wilayah Pantai Desa Adat Legian hingga Canggu.

Hal ini Gendo sampaikan dalam diskusi “Masa Depan Pesisir Legian dalam Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil” di Balai Banjar ST Wija Adnya Banjar Pekandelan Legian Tengah, Minggu (5/5/2019).

“Ini prosesnya sudah tidak benar, mestinya desa adat itu dilibatkan dalam penyusunan draf RZWP3K ini,” tegas Gendo yang juga sebagai Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) itu.

Baca: Dari Januari hingga April 2019, 1.586 Bencana Terjadi Di Indonesia

Baca: Tes Kepribadian: Karakter & Pola Pikirmu Terbaca dari Caramu Melipat Tangan, Rasional atau Kreatif?

“Minimal mesti dilibatkan dan idealnya pemerintah mesti melakukan diskusi dan konsultasi khusus dengan cara turun langsung seperti apa yang dilakukan saat ini,” pintanya lagi.

Gendo juga menjelaskan, pihaknya bukan anti terhadap pembangunan, melainkan tengah mencoba mengkritisi sebagai penyeimbang.

Menurutnya, perlu digali apakah proyek-proyek yang direncanakan itu memang sesuai dengan kebutuhan atau hanya pemaksaan untuk menjalankan keinginan investasi.

Gendo mengatakan, dalam penyusunan draf Perda RZWP3K, Walhi Bali sudah menetapkan wilayah Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim.

Baca: Kuartal I-2019, XL Axiata Tumbuh Meyakinkan

Baca: Selama Ramadan Jam Kerja Layanan Publik Banyuwangi Berubah

Selain itu, setelah Walhi Bali melakukan protes, tambang pasir di kawasan Pantai Legian hingga Canggu yang awalnya akan digunakan seluas 1.900 ha, berkurang menjadi hanya 900 ha.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved