Terjerat Kasus Korupsi & Diberhentikan Tak Hormat, 4 PNS Ajukan Keberatan Pemecatan

Empat PNS yang diberhentikan tidak hormat per 1 Januari 2019 lalu, mengajukan keberatan kepada Bupati Bangli

Terjerat Kasus Korupsi & Diberhentikan Tak Hormat, 4 PNS Ajukan Keberatan Pemecatan
KOMPAS.com
ilustrasi korupsi. Terjerat Kasus Korupsi & Diberhentikan Tak Hormat, 4 PNS Ajukan Keberatan Pemecatan 

Berdasarkan surat yang dikirimkan, diketahui saat ini Komisi ASN sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Lanjut Sumardika, bila banding administrasi tersebut diterima, maka kliennya yakni Cok Istri Trisnadewi kembali menjadi ASN.

Baca: Terduga Pelaku Mutilasi di Pasar Diam Saat Anjing Pelacak Datang, Polisi Lalu Iseng Panggil Sugeng

Baca: 7 Upacara Hindu untuk Menghormati Lingkungan Hidup

Sebaliknya, jika banding administrasi tersebut ditolak Sumardika menegaskan bahwa undang-undang memberikan peluang untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Kenapa PTUN Denpasar tidak diberikan kewenangan lagi memeriksa dan mengadili sengketa ASN?, pertama di UU ASN 2014 ini sudah diatur tahapan-tahapan tentang penyelesaian sengketa ASN. Kedua, bahwa dengan keluarnya Perma No. 6 tahun 2018, PTUN setempat tidak lagi diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa ASN. Sebab itu jika banding administrasi ini ditolak, kami akan melakukan banding aministrasi ini di Jakarta sesuai dengan wilayah hukum komisi ASN,” jelasnya.

Sumardika mengaku optimistis bakal memenangkan perkara ini.

Pasalnya, SK bupati tentang pemberhentian Cok Istri Trisnadewi dinilai cacat yuridis.

Katanya, kasus tipikor yang dialami Cok Istri Trisnadewi berkekuatan hukum pada tanggal 9 September 2013.

Baca: Masuk Objek Wisata di Badung Akan Gunakan E-Tiket

Baca: Safari Ramadan, Kapolres Gianyar Berbagi dengan Anak-anak Yatim Piatu dan Kaum Duafa

Namun Bupati Bangli, imbuh Sumardika, memberhentikan dengan tidak hormat Cok Istri Trisnadewi pada 31 Desember 2018.

“Harusnya, klien kami diberhentikan pada akhir September 2013. Namun faktanya pada 31 Desember 2018, dengan menggunakan dasar hukum yang terbit tahun 2014, dan PP yang terbit tahun 2017. Padahal peristiwa hukumnya terjadi tahun 2013,” ungkapnya.

“Bukan kami tidak sepakat dengan pemberhentian ASN yang terlibat kasus tipikor, tapi kita bicara tentang dasar hukum. Kalau peristiwanya terjadi tahun 2013, lalu klien kami diberhentikan tidak hormat dengan menggunakan dasar hukum yang lahir tahun 2014 dan 2017, peraturan perundang-undangan kan tidak berlaku surut. Jadi disanalah letak cacat yuridisnya,” jelas Sumardika.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved