Koster akan Tanda Tangani Prasasti Pemberlakuan Perda Desa Adat Selasa Besok di Samuan Tiga

Gubernur Bali Wayan Koster menilai keberadaan desa adat begitu vital bagi kelangsungan aspek religius, sosial dan budaya di Bali

Koster akan Tanda Tangani Prasasti Pemberlakuan Perda Desa Adat Selasa Besok di Samuan Tiga
Humas Pemprov Bali
Koster akan Tanda Tangani Prasasti Pemberlakuan Perda Desa Adat Selasa Besok di Samuan Tiga 

Koster akan Tanda Tangani Prasasti Pemberlakuan Perda Desa Adat Selasa Besok di Samuan Tiga

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menilai keberadaan desa adat begitu vital bagi kelangsungan aspek religius, sosial dan budaya di Bali.

Sebagai langkah nyata prioritas utama, maka Gubernur Koster melakukan penguatan eksistensi desa adat melalui payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Pemberlakuan Perda ini ditandai dengan penandatanganan prasasti di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada Anggara Kliwon, Kulantir, Selasa (4/6/2019) besok.

Momentum bersejarah ini akan dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota se-Bali, sulinggih dan pemangku, Parisada, Majelis Utama, Madya dan Alit Desa Pakraman, bandesa adat, kepala desa/perbekel, lurah, serta tokoh-tokoh dan perwakilan masyarakat.

Menurut Gubernur Koster, Perda ini secara garis besar mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat.

"Ini merupakan implementasi nyata dari visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Baru Era Baru," ungkapnya menegaskan, Minggu (2/6/2019) di Denpasar.

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini kemudian menyontohkan, melalui Perda ini desa adat mempunyai otonomi yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

"Tentu saja dengan catatan, lembaga, majelis dan tiap perangkatnya harus punya pemahaman yang menyeluruh akan kewenangannya," terang Koster.

Dijelaskannya pula, Perda ini menegaskan desa adat sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi.

Halaman
12
Editor: Irma Budiarti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved