19 LPD di Gianyar “Sakit”, Ini Penyebab Utamanya 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP LPD) Kabupaten Gianyar mencatat tahun ini ada 19 LPD di Kabupaten Gianyar dalam kondisi “sakit”.

Kredit macet dan pinjaman tanpa agunan menjadi penyebab utama.

Ketua LP LPD Gianyar, Ida Bagus Suastika, Senin (29/7) mengatakan, di Kabupaten Gianyar saat ini terdata ada 270 LPD. Dari jumlah sebanyak itu, 19 LPD di antaranya sedang bermasalah.

Data ini menunjukkan penambahan dari data 2018. Tahun lalu, Dinas Koperasi Gianyar mencatat, jumlah LPD tidak sehat sebanyak 10, kurang sehat 38, cukup sehat 50, dan sebanyak 145 LPD dinyatakan sehat.

Menurut Gus Suastika, pada umumnya penyebab LPD tidak atau kurang sehat adalah kredit macet yang belum bisa ditangani. Kondisi ini menyebabkan LPD tidak bisa mejalankan kewajibannya.

“Pinjaman tanpa agunan juga menjadi penyebabnya. Memang kalau kita berbicara masalah kredit itukan kepercayaan. Kalau sama-sama percaya, tanpa agunan pun boleh dilakukan, ada batasannya. Kalau (pinjaman) yang besar-besar kan memang harus (ada agunan). Sebab agunan itu akan bisa menyelesaikan kredit bermasalah. Bila terjadi wanprestasi, agunan yang bisa menyelesikan dengan cara menjual agunannya. Kalau tidak ada agunan, di sinilah permasalahannya,” ujarnya.

• Cium Dugaan Penggelapan Dana LPD Capai Rp 1 Miliar, Polisi Bidik 4 LPD Ini di Gianyar

Berdasarkan catatan Tribun Bali, selama ini permainan pengurus LPD berada di ranah pinjaman tanpa agunan, yang mengakibatkan keuangan LPD kolaps.

Sebab sebagian dana dipinjam oleh pengurus dan staf LPD dengan jumlah besar, namun pinjaman tersebut tidak dikembalikan.

Apakah benar, selama ini sistem kredit tanpa agunan kerap disalahgunakan pengurus LPD? Terkait hal itu, Gus Suastika belum bisa menyimpulkan demikian.

“Pada umumnya kan karena merasa nasabah mendapatkan fasilitas kredit tanpa agunan, berarti dalam hal menyelesaikan itu, kalau memang tidak ada niatan akhirnya toh tidak ada agunan apa yang harus dipakai untuk menyelesaikan,” katanya.

Pengurus Perempuan

Dari sekian LPD yang dalam kondisi sakit, kata Gus Suastika, sebanyak dua LPD di Payangan saat ini dalam proses pemulihan.

Menurut dia, kesulitan dalam memulihkan LPD biasanya terletak dari mencari pengurus.

Banyak kalangan pengurus dari kalangan pria di desa setempat, enggan mengurus LPD-nya saat bermasalah.

LP LPD Gianyar pun menganjurkan supaya pengurus LPD ditunjuk dari kalangan PKK atau perempuan.

Sebab mereka bisa bekerja sangat fokus untuk memulihkan kondisi LPD. Kepemimpinan perempuan di lembaga ini juga terbukti bagus.

“Apakah sejauh ini kepemimpinan perempuan itu lebih bagus, kalau kita lihat dari apa yang saya kemarin lakukan, LPD yang awalnya sakit, bisa berjalan kembali. Namun yang pasti sekarang adalah dukungan dari krama. Kalau krama menginginkan LPD itu berjalan, krama harus mendukung. Kalau memang itu sudah bisa dilakukan, setelah tiga bulan berjalan kita upayakan mencari bantuan dana perlindungan. Perlindungan untuk menambah modal LPD. Ada dana pinjaman tanpa bunga, itu dari LP LPD Provinsi Bali, jangka waktunya 2 tahun. Itu yang kita upayakan untuk membantu LPD yang sedang bangkit,” terangnya.

Persoalan Internal

Sementara Kepala Dinas Koperasi Gianyar, Dewa Putu Mahayasa, menemukan fakta lain terkait penyebab banyak LPD di Gianyar mengalami permasalahan. Salah satu faktornya adalah persoalan internal. Antara pengurus LPD dan bendesanya tidak memiliki hubungan yang baik.

“Selain persoalan penyalahgunaan keuangan, juga ditambah ketidakharmonisan hubungan antar pengurus LPD dan bendesa. Di mana-mana pasti seperti itu. Karena itu, bila ingin memiliki LPD sehat, antara pengurus LPD dan bendesa itu harus satu visi dan misi,” tegasnya.

Saat ini keberadaan LPD di Gianyar sedang dalam sorotan. Banyak lembaga keuangan yang dikelola desa adat ini bermasalah, termasuk dugaan tindakan pidana penggelapan dana operasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Gianyar sedang intens melakukan penyelidikan terhadap sejumlah LPD di Gumi Seni ini.

Berdasarkan data awal yang dikantongi pihak kepolisian, permainan yang dilakukan para pengurus LPD adalah penggelapan dana operasional dengan nilai rata-rata Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar.

“Ya, kami sedang melakukan penyelidikan terhadap sejumlah LPD. Diduga ada penyalahgunaan jabatan dengan menggelapkan dana operasional LPD. Nilainya rata-rata Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar,” ujar Kasatreskrim Polres Gianyar, AKP Deni Septiawan, Minggu (28/7).

Namun Deni masih merahasiakan LPD apa atau di kecamatan mana yang tengah menjadi fokus penyelidikannya. Hal itu dilakukan untuk mengindari kepanikan dari para nasabah dan krama adat.

“Ada empat LPD yang kami sasar. LPD apa saja itu, nanti kami kasi tahu, saat ini kami masih penyelidikan. Setelah statusnya naik menjadi penyidikan, baru kami akan mengungkapkan identitas-indentitas LPD tersebut,” kata Deni.

Tahun ini Polres Gianyar telah melimpahkan satu kasus korupsi di LPD Pacung, Kelurahan Bitera, Gianyar. Ketua LPD Pacung, I Made Jaya, telah dikenakan vonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Denpasar karena terbukti merugikan LPD Rp 142 juta. (*)