Orang Kurang Mampu di Gianyar Terancam Tak Dapat Layanan BPJS Kesehatan Jika Hal Ini Terjadi

Sebanyak 119.109 orang peserta BPJS Kesehatan di Kapaten Gianyar terancam dinonaktifkan BPJS Kesehatan Bali Timur, Kamis (1/8/2019).

Orang Kurang Mampu di Gianyar Terancam Tak Dapat Layanan BPJS Kesehatan Jika Hal Ini Terjadi
Istimewa
BPJS Kesehatan. 

Orang Kurang Mampu di Gianyar Terancam Tak Dapat Layanan BPJS Kesehatan Jika Hal Ini Terjadi

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Sebanyak 119.109 orang peserta BPJS Kesehatan di Kapaten Gianyar telah dinonaktifkan BPJS Kesehatan Bali Timur, Kamis (1/8/2019).

Para peserta tersebut merupakan, yang ditanggung menggunakan APBD Provinsi Bali dan APBD Gianyar, sesuai program Universal Health Corverage (UHC) Semesta Berencana.

Penonaktifan dilakukan, berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, perihal pemutusan perjanjian kerjasama (PKS) kepesertaan PBI Sharing, yang dilayangkan ke pihak BPJS Kesehatan, Senin (22/7/2019).

Berdasarkan data dihimpun tribun-bali.com, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Sharing, di Kabupaten Gianyar sebanyak, 119.109 orang.

Dikutip dari jkn.kemkes.go.id, Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Bali United Sulit Dikalahkan di Kandang, PSM Mental, Tensi Panas di 10 Menit Akhir

Ada Sosok Wanita Cantik Dibalik Kaburnya Terduga Rampok Money Changer Asal Rusia, Begini Perannya

Skor Akhir Bali United vs PSM Makassar! Drama 3 Kartu Merah dan Irit Gol, Serdadu Tridatu ke Puncak

Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Tiap peserta ditanggungung Rp 23 ribu per bulan, atau Rp 2,7 miliar lebih per bulan.

Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, semua peserta tersebut murni tidak lagi mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.

Selain itu, selama ini Pemkab Gianyar masih memiliki utang ke BPJS Kesehatan Bali Timur sebesar Rp 8,2 miliar lebih.

Lantaran kerjasama antar kedua pihak telah berakhir, Pemkab Gianyar diberikan tenggang waktu melunasi utang tersebut 10 Agustus 2019.

Update Kasus Persekusi Tiga ABG Putri Asal Klungkung, Tak Ditahan, Masih Diupayakan Damai

Ajal Menjemput Sebelum Ultah, Leher Tergorok, Jasad Selebgram Rusia Ditemukan Dalam Koper

Pihak BPJS Kesehatan telah berupaya keras agar Bupati Gianyar, Made Mahayastra tidak melakukan langkah tersebut.

Sebab bertentangan dengan pasal 6, UU RI nomer 23 tahun 2014, tentang kewajiban kepala daerah atau wakil kepala daerah menyukseskan program strategis nasional, dalam hal ini program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Bali Timur, Endang Triana Simanjuntak mengatakan, sebelum mengambil keputusan menonaktifkan peserta PBI Sharing di Gianyar, pihaknya selalu berupaya untuk melakukan mediasi dengan Bupati Gianyar, namun tidak pernah diberikan kesempatan.

Bahkan surat yang dilayangkan ke Pemkab Gianyar, kata dia, hanya diputuskan Kepala Dinas, yang seharusnya dilakukan Bupati.

“Iya, per 1 Agustus ini sudah dinon aktifkan. Saya sudah berupaya keras, sudah bertanya terus. Bahkan surat yang kami layangkanpun, yang memutuskan hanya sekelas Kepala Dinas, seharusnya Bupati. Tapi karena memang kami tidak mendapatkan titik temu, tidak pernah juga diberikan kesempatan mediasi, makanya daripada mereka kami jamin terus, terus tidak bayar, karenakan dari Mei belum dibayar, makanya kita putus,” ujarnya. (*)

Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved