Kepesertaan JKN-KIS Dinonaktifkan, Segera Lapor Dinsos Karangasem

Keputusan ini diambil karena banyak peserta JKN-KIS ganda, serta mati. Parahnya, penerima baantuan JKN-KIS orang mampu.

Kepesertaan JKN-KIS Dinonaktifkan, Segera Lapor Dinsos Karangasem
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Warga sedang melakukan pendaftaran kepesertaan JKN -KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bali Timur. 

Kepesertaan JKN-KIS Dinonaktifkan, Segera Lapor Dinsos Karangasem

TRIBUN-BALI.COM, KARANGASEM - Sebelas ribu lebih peserta JKN-KIS di Karangasem dari bantuan iuran APBN dinonaktifkn Kementrian Sosial (kemensos) sesuai surat keputusan Nomor 79 / HUK / 2019 terkait penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran JKN Tahun 2019 tahap keenam.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem, Ni Ketut Puspakumari mengungkapkan, penonaktifan peserta JKN-KIS dari bantuan iuran APBN ditetapkan per Juli 2019.

Keputusan ini diambil karena banyak peserta JKN-KIS ganda, serta mati. Parahnya, penerima baantuan JKN-KIS orang mampu.

Muktamar PKB IV 2019 Melayani Ibu Pertiwi Sekaligus Refreshing di Bali

KPI Ungkap Fakta Pekerja Migran Bali di Luar Negeri, Data Minim dan Sistem Tak Jelas

Pengakuan Muncikari di Melaya, Punya Satu PSK Bertarif Rp 100 Ribu Sekali Kencan, Kebagian 20 Persen

Kisah Markas Paskibra Klungkung, Ditinjau Wabup Disambut Kerahuan, Langsung Perintah Mecaru

"Data penerima JKN-KIS dari iuran APBN sudah lama. Jadi penerimanya banyak yang ganda, ada meninggal, pindah, dan ada sudah yang mampu. Setelah dibersihkan ada 11 ribu lebih yang dinonaktifkan," kata Ni Ketut Puspakumari, Rabu (7/8/2019).

Ditambahkan, penonaktifan peserta JKN-KIS dari APBN berdampak pada pengurangan jumlah kuota.

Untuk diketahui, sebelum dinonaktifkan jumlah warga Karangasem yang JKN-KIS ditanggung APBN sekitae 135.240 jiwa.

Jumlah trsebut berkurang ditahun 2019 dikarenakan ada penonaktifan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Karangasem, Eni Supriatma, mengutarakan hal sama.

Penonaktifan dilakukn krena banyak penerima bantuan iuran APBN tak valid nomor induk kependudukannya.

Jika ada warga miskin yang kartunya dinonaktifkan bisa melapor ke Kantor Dinsos Karangasem.

"Apabila ada peserta yang kartunya sudah dinonaktifkan bisa lapor ke Dinsos agar bisa dialihkan ke PBI APBD, atau diusulkan ulang ke PBI APBN," imbau Eni Supriatma. (*)

Penulis: Saiful Rohim
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved