Langgar Perda Tukang Rongsokan di Denpasar Ini Didenda Rp 500 Ribu, Begini Awal Mulanya

Dua orang pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar kembali disidang tindak pidana ringan (tipiring), Rabu (4/9/2019).

Langgar Perda Tukang Rongsokan di Denpasar Ini Didenda Rp 500 Ribu, Begini Awal Mulanya
Dok Kasatpol PP Denpasar
Sidang Tipiring di Pengadilan Denpasar, Rabu (4/9/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dua orang pelanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar kembali disidang tindak pidana ringan (tipiring), Rabu (4/9/2019).

Sidang kali ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar dengan hakim Ida Ayu Nyoman Adnya dan panitera I Made Catra.

Pelanggar yang disidang yakni pemilik bengkel sepeda motor dan tukang rongsokan.

Pemilik bengkel yang berada di Jalan Pidada No. 1F Denpasar atas nama M. Hadi Mukholidin didenda Rp 500 ribu subsider kurungan 7 hari.

Begitupula pelanggar rongsokan di Jalan Kusuma Bangsa V Denpasar, atas nama Asto Mudiharjo dijatuhi denda sebesar Rp. 500 ribu subsider kurungan 7 hari.

Pemilik bengkel didenda karena membuka usaha tanpa ijin.

"Yang rongsokan itu, barang rongsokannya mengganggu lingkungan yang ditimbun atau ditempatkan sepanjang trotoar," katanya Kasat Pol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga.

Sayoga menambahkan pelaksanaan sidang tipiring ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar Perda.

Selain di Pengadilan Negeri, pelaksanaan sidang tipiring juga turut mengambil tempat di banjar atau ruang publik lainya, sebagai bentuk sosialisasi Perda guna meminimalisir pelanggaran perda oleh masyarakat.

"Sidak dan Tipiring ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk penegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dan mentaatinya," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamnan dan ketertiban masyarakat menjadikan Sat Pol PP Kota Denpasar gencar malaksanakan sidak.

Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

"Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, dan dipilihnya banjar sebagai lokasi pelaksanaan sidang tipiring adalah untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat," katanya.

Menurut Dewa Sayoga, adapun keseluruhan pelanggar melanggar Perda No 1 Tahun 2015 tentang ketertiban umun. (*)

Penulis: Putu Supartika
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved