Permudah Layanan, Wabup Kembang Hartawan Ingatkan Warga Siapkan Kartu BPJS Saat Berobat

Permudah Layanan, Wabup Kembang Hartawan Ingatkan Warga Siapkan Kartu BPJS Saat Berobat

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Adanya polemik keluhan masyarakat terhadap layanan di RSU Negara beberapa waktu lalu hingga sempat viral di media sosial, disikapi langsung Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Kamis (5/9/2019) kemarin, Kembang Hartawan mengunjungi kediaman I Made Sueca, warga Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali, yang diberitakan sempat mengamuk lantaran kurang puas terhadap pelayanan RSU Negara.

“Saya datang ke sini bukan untuk mengklarifikasi salah atau benar dari kasus itu, tapi ingin mendengar langsung dari bapak. Apa yang menjadi keluhan serta apa yang harus dilakukan untuk perbaikan layanan yang lebih baik ke depannya,“ ujarnya.

"Ini juga akan jadi bahan evaluasi sekaligus catatan kami, sekaligus hasilnya akan dikoordinasikan nanti kepada Bupati Jembrana," tambah Kembang Hartawan.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh antikritik, harus juga mendengarkan sekecil apapun saran maupun keluhan warganya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Jembrana.

Selain pembangunan gedung baru RSU yang memakan anggaran APBD sebesar Rp 179 miliar lebih, warga Jembrana juga dimanjakan dengan adanya program JKN-KIS.

Pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp 53 miliar untuk meng-cover masyarakat berobat sebagai peserta BPJS di kelas III.

Hanya saja ia mengakui sosialisasi yang belum maksimal program ini belum mampu diserap dengan baik.

Di lapangan, ditemuinya masih ada masyarakat yang belum memiliki kartu karena belum didaftarkan atau terdata.

Sementara pada kasus yang dialami anak Sueca, dijelaskan Kembang sedikit berbeda.

Kartu BPJS yang hendak digunakan masih menunggak, sehingga pengurusannya memerlukan waktu, dan yang bersangkutan tidak masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan yang disubsidi pemerintah.

“Kebetulan enam bulan yang lalu saya sempat sosialisasi pembagian kartu JKN-KIS di banjar ini. Sosialisasi ini juga dilakukan di 260 banjar lainnya, terkait distribusi serta tata cara penggunaan kartu,“ ujar Kembang.

Terkait persoalan berita viral itu, Kembang melihatnya lebih disebabkan penyampaian komunikasi saja, antara keluarga pasien dengan paramedis yang bertugas.