Jam 'Ngaret' Anggota DPRD Bali dan Mangkir Sindang 5 Kali Akan Disanksi

DPRD Bali kembali menggelar rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) anggota Dewan periode 2019-2024.

Jam 'Ngaret' Anggota DPRD Bali dan Mangkir Sindang 5 Kali Akan Disanksi
TRIBUN BALI/WEMA SATYA DINATA
Rapat-Suasana rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) anggota Dewan periode 2019-2024 di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Kamis (12/9/2019). 

Jam 'Ngaret' Anggota DPRD Bali dan Mangkir Sindang 5 Kali Akan Disanksi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASARDPRD Bali kembali menggelar rapat pembahasan Tata Tertib (Tatib) anggota Dewan periode 2019-2024.

Wakil Ketua Sementara DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengaku setelah digelar beberapa kali pembahasan Tatib, sudah semakin mengerucut dibandingkan pada rapat-rapat sebelumnya.

Dikatakannya, sudah mulai ada kesepakatan dan kesepahaman mengenai Tatib tersebut, sehingga diharapkan begitu nanti dibahas dalam Pansus, maka tinggal dilakukan finalisasi.

“Pertama diberi kesempatan brainstorming semua anggota menyampaikan pandangan-pandangannya. Kami memandang Tatib ini sebagai sesuatu yang paling penting dibahas sebelum anggota bertugas,” kata Sugawa Korry usai rapat di Ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Bali, Kamis (12/9/2019).

Cerita Sang Ibu Tentang Anak Gadisnya yang Tewas di Ubud, Tiap Hari Antar Jemput Saya Berjualan

Tewas di Jalan, Anak Penjual Nasi di Ubud Batal Wisuda, Pagi Masih Bareng, Kenapa Anak Saya Begini

Gadis 22 Tahun Tewas di Jalan Pengosekan Ubud, Polisi: Korban Terserat dan Luka Parah di Kepala

Dalam rapat tersebut muncul usulan revisi mengenai sanksi kalau anggota tidak hadir sebanyak lima kali berturut-turut pada sidang paripurna, yang mana sebelumnya sanksi bisa diberikan jika Dewan tidak menghadiri sidang sebanyak enam kali berturut-turut.

Dalam draf pasalnya menyebutkan, menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang tingkat kehadirannya 5 (lima) kali berturut-turut tanpa keterangan dalam rapat paripurna DPRD dalam satu tahun masa sidang.

Dan, sesuai tingkat pelanggarannya berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan disidangkan oleh Badan Kehormatan.

Pihaknya sepakat bahwa disiplin itu harus ditegakkan karena lembaga DPRD itu dimonitor oleh publik.

“Jadi tugas kita bukan hanya sekedar untuk konstituen saja tetapi juga yang lain (legislasi dan penganggaran). Ada yang tidak masuk karena alasan bertemu konstituen. Tapi ada hal-hal pembahasan yang bersifat untuk Bali. Ini juga membutuhkan kehadiran anggota dewan,” jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved