Dari Kebutuhan 12 Ribu Kursi Roda, Puspadi Bali hanya Mampu Cover 2 Ribu

Puspadi Bali berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan orang-orang dengan disabilitas fisik di seluruh wilayah Bali dan Indonesia Timur.

Dari Kebutuhan 12 Ribu Kursi Roda, Puspadi Bali hanya Mampu Cover 2 Ribu
Tribun Bali/Noviana Windri
Latra saat ditemui Tribun Bali di Annika Linden Centre, Jalan Bakung No.19, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Bali, Kamis (12/9/2019) 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Organisasi sosial Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Puspadi Bali) didirikan sejak tahun 1999.

Puspadi Bali berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan orang-orang dengan disabilitas fisik di seluruh wilayah Bali dan Indonesia Timur.

Direktur Puspadi Bali, I Nengah Latra menjelaskan saat ini Provinsi Bali terdapat 6 ribu penyandang disabilitas fisik.

Dari jumlah penyandang disabilitas tersebut, kebutuhan alat bantu kursi roda sebanyak 12.500 kursi roda.

Namun, Puspadi Bali hanya bisa meng-cover 300 alat bantu untuk penyandang disabilitas di seluruh wilayah di Bali tiap tahunnya.

"Menurut riset kecil kami, Bali membutuhkan 12.500 kursi roda. Selama ini Puspadi Bali hanya bisa meng-cover 2 ribu kursi roda saja. Dan setiap tahunnya hanya bisa membantu sebanyak 300 kursi roda. Itu artinya masih jauh dari kebutuhan," ungkapnya, Kamis (12/9/2019).

Bentuk Desa Tangguh Bencana, BPBD Berikan Pendampingan Langsung

Sepelekan Sakit Gigi Selama Setahun, Remaja Ini Ternyata Menderita Tumor Rahang

Permintaan alat bantu kursi roda terbanyak yakni dari Karangasem dengan tingkat kemiskinan paling tinggi dan Singaraja dengan tingkat penyandang disabilitas paling banyak.

"Kursi roda ini kita harus impor semuanya dari Cina. Pemerintah Bali selama ini 0% menjamin hak alat bantu. Selama ini memang jika membutuhkan kursi roda meminta ke Puspadi, bukan ke pemerintah. Sudah ada pendekatan dengan pemerintah. Namun kendalanya adalah cepatnya rotasi pergantian kepala dinas di pemerintahan kabupaten kota, provinsi, ataupun pusat," akunya.

Lebih lanjut, Latra menilai pemerintahan belum tepat sasaran menggunakan anggaran pemenuhan hak alat bantu penyandang disabilitas.

"Kendala kami adalah dana, ketersediaan dan kemengertian pengambil kebijakan. Sebenarnya setiap daerah punya anggaran yang cukup. Namun, belum tahu cara membuat anggaran yang tepat sasaran.

Halaman
12
Penulis: Noviana Windri
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved