Sikapi RKUHP, PHRI Bali: Itu Menyinggung Hal-hal yang Masuk Ranah Pribadi

Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali ikut angkat bicara soal Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Sikapi RKUHP, PHRI Bali: Itu Menyinggung Hal-hal yang Masuk Ranah Pribadi
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Wagub Cok Ace bersama Wakil Ketua Biro Hukum PHRI Bali Putu Subada Kusuma dan Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana menunjukkan surat pernyataan Pemprov Bali terkait RKHUP saat konferensi pers di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (23/9/2019). Sikapi RKUHP, PHRI Bali: Itu Menyinggung Hal-hal yang Masuk Ranah Pribadi 

Sikapi RKUHP, PHRI Bali: Itu Menyinggung Hal-hal yang Masuk Ranah Pribadi

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Bali ikut angkat bicara soal Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pasalnya, RKUHP itu, khususnya pada pasal 417 dan 419, disinyalir telah merugikan kepariwisataan Bali.

Pada pasal 417 RKUHP, terdapat aturan yang melarang persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri dengan sanksi penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Kemudian di Pasal 419 mengatur pasangan belum menikah yang hidup bersama dapat dipenjara paling lama enam bulan atau denda kategori II.

Denda kategori II yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut sekitar Rp 50 juta.

Dengan adanya kedua pasal tersebut, sejumlah wisatawan dikabarkan telah membatalkan rencananya untuk melakukan liburan ke Pulau Dewata.

Wakil Ketua Bidang Hukum PHRI Bali Putu Subada Kusuma berharap agar pasar kepariwisataan tidak terganggu dengan adanya pasal yang belum jelas, apalagi masih berupa rancangan.

Baginya, sebelum RKUHP ini disahkan sebaiknya diadakan sosialisasi.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved