Suwindra Khawatir Pembangunan Bandara Bali Utara Akan Hancurkan Adat Dan Budaya

Suwindra menyebutkan, selama ini pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mendiskusikan rencana pembangunan bandara dengan masyarakat

Suwindra Khawatir Pembangunan Bandara Bali Utara Akan Hancurkan Adat Dan Budaya
Tribun Bali / Ratu Ayu Astri Desiani
Baliho bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang dipasang sejumlah warga Kubutambahan, Jumat (27/9/2019) pagi. 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Rencana pembangunan Bandara Bali Utara di wilayah Kubutambahan, Buleleng mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat setempat.

Pada Jumat (27/9/2019) pagi, sebanyak 15 orang memasang baliho di perbatasan Banjar Dinas Tukad Ampel Desa Kubutambahan dengan Banjar Dinas Bantes Desa Bulian, tepatnya di sebelah selatan SMK Bali Mandara.

Baliho bergambar wajah Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dengan slogan 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali'.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Made Suwindra mengatakan, baliho itu mereka pasang guna mengingatkan kembali Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terkait slogannya melestarikan adat dan budaya Bali.

Suwindra khawatir pembangunan  bandara di wilayah Kecamatan Kubutambahan justru dapat menghancurkan usaha pelestarian adat dan budaya di wilayah Kecamatan Kubutambahan, khususnya di Desa Bukti dan Desa Bulian.

"Jangan sampai slogan Nangun Sat Kerthi Loka Bali itu menjadi anomali. Satu sisi ingin melestarikan adat budaya. Namun di sisi lain pembangunan bandara ini justru menyengsarakan masyarakat karena ada beberapa situs pura yang akan digusur. Jika sudah dibangun praktis kami  harus meninggalkan rumah kami. Ironisnya lagi nanti bila bandara sudah dibangun, pekerjanya justru dari luar," katanya.

Suwindra menyebutkan, selama ini pemerintah Provinsi Bali tidak pernah mendiskusikan rencana pembangunan bandara dengan masyarakat, melainkan hanya melalui Kelian Adat Desa Pakraman Kubutambahan, Jro Pasek Warkadea.

"Saya menyadari terkadang bahasa yang ada dalam struktural pemerintahan itu tidak seperti apa yang menjadi harapan  masyarakat yang notabene kebanyakan diam. Diam itu bukan berati menerima. Namun karena keterbatasan untuk menyampaikan. Dengan aksi ini kami ingin mengingatkan kembali, jangan sampai pola lama asal bapak senang itu anggap masyarakat yang diam ini berarti mengatakan iya (setuju, Red)," ujarnya.

Suwindra mengatakan sangat setuju bila bandara dibangun di wilayah Buleleng.

Namun, ia berharap pemerintah melakukan kajian lebih mendalam terkait adat dan budaya Desa Bukti dan Desa Bulian yang masuk wilayah Desa Adat Yeh Sanih.

"Kami memiliki penyepian adat, dilaksanakan khusus oleh adat Yeh Sanih.  Tidak cukup hanya melihat satu atau dua desa ini cukup luas untuk dibangun bandara. Tapi perlu kajian lebih dalam terhadap kerarifan lokalnya. Mungkin desa adat Kubutambahan punya banyak lahan, kalau cukup lahannya ya sudah dibangun di sana. Jangan di wilayah Desa Bulian dan Desa Bukti," tegasnya.

Sementara terkait aksi pemasangan baliho ini, pecalang di Desa Pakraman Kubutambahan turun melakukan pengawalan.  

Sejumlah tokoh juga datang ke lokasi seperti Kelian Banjar Adat Tapak Dara Kubutambahan Gede Redika, Kelian Banjar Adat Kaja Kangin Kubutambahan Komang Menak, prajuru Desa Pakraman Kubutambahan Ngurah Markota, pecalang Desa Kubutambahan Gede Anggastia, Kelian Pengempon Pura Penyusuan  Kubutambahan Ketut Arcana Dangin serta Perbekel Kubutambahan non aktif Gede Pariadnyana.

Namun saat para tokoh ini tiba di lokasi, situasi sudah sepi dan yang tersisa baliho berukuran sekitar 5x5 meter tersebut.

“Saya ke sini diutus oleh Kelian Desa (Jro Pasek Warkadea,Red) untuk memantau situasi. Tadinya kalau ada baliho bernada provokasi, kami akan copot. Tapi kalau balihonya seperti ini, ya kami biarkan saja. Toh tidak ada unsur penolakan. Kami tidak mau pihak-pihak luar desa, membuat suasana desa kami tidak kondusif,” kata pecalang Desa Kubutambahan Gede Anggastia.

Kelian Desa Pakraman Sanih Jro Nyoman Sukresna mengaku sempat mendengar informasi mengenai aksi tersebut.

Namun, ia menolak berpartisipasi.  Ia pun merasa keberatan jika Desa Pakraman Sanih dibawa-bawa dalam tersebut.

“Kami tidak ikut. Memang saya dengar ada yang mengajak krama kami terlibat. Menurut saya, baiknya diskusi dulu, sampaikan tujuannya seperti apa. Ini tujuannya saja tidak jelas apa. Tahu-tahu katanya ada aksi. Saya tegaskan dari Sanih tidak ada yang terlibat," kata Sukresna. (*)

Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Eviera Paramita Sandi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved