Apa Keuntungan Masyarakat Saat Iuran BPJS Kesehatan Naik? Fahmi Idris Minta Ubah Narasi
Pada 2018 lalu, defisit keuangan lembaga tersebut mencapai Rp 18,3 triliun. Bahkan, di tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan membeng
lihat foto
Apalagi jika masyarakat yang benar-benar tak mampu iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah. Masyarakat tersebut masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Atas dasar itu, Fahmi menilai kenaikan ini tak akan membebani masyarakat.
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan mulai awal tahun 2020.
Langkah itu diambil karena dianggap paling tepat untuk mengatasi permasalahan defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Sebab, keuangan BPJS Kesehatan selama dua tahun belakangan terus berdarah-darah.
Pada 2018 lalu, defisit keuangan lembaga tersebut mencapai Rp 18,3 triliun.
Bahkan, di tahun ini defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan membengkak menjadi Rp 32 triliun.
Diharapkan, dengan kenaikan iuran tersebut pemerintah tak perlu lagi menyuntikan dana ke BPJS Kesehatan.
Saat ini, untuk peserta kelas III dikenakan iuran Rp 25.500 per bulannya.
Jika dinaikkan, maka peserta harus membayar Rp 42.000.
Lalu, untuk peserta kelas II saat ini dikenakan iuran sebesar Rp 51.000 per bulannya.
Setelah dinaikkan, peserta harus membayar Rp 110.000.
Selanjutnya, bagi peserta kelas I saat ini harus merogoh kocek Rp 80.000 per bulannya.
Nantinya, iuran tersebut akan naik menjadi Rp 160.000 per bulannya.
• Video Dokter Dihajar Gara-gara yang Ngemodus Istri Orang, Terekam CCTV Sedang Mesra-mesranya
• Spaso Tertarik Gabung Klub Besar Thailand? Ini Jawaban Tegas Pencetak 10 Gol di Bali United
Ditolak Masyarakat, Fahmi Idris Ubah Narasi
Rencana kenaikan ini pun mendapat penolakan dari masyarakat.
