Periode Pertama Kepemimpinan Presiden Jokowi, Kasus HAM Masih Menjadi Catatan

"Selama pemerintahan Jokowi, yang tadinya janjikan selesaikan keadilan justru sebaliknya. Jadi harapan yang digantungkan kepada Jokowi untuk selesaikan kasus HAM berat, musnah dan hancur," kata Feri.

"Kegagalan di era pertama dan mengangkat orang-orang yang terkait kasus HAM semakin menunjukkan kepada kita, sepertinya harapan itu (penyelesaian kasus HAM) semakin menyulitkan, semakin tipis," tutup dia.

Rapor Merah dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)
Dikutip TribunWow.com dari bbc.com, Minggu (20/102/019), Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menuturkan memberi rapor merah untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), Wiranto.

Ia mengatakan pada tahun 2018 YLBHI mencatat luas konflik agraria sepanjang tahun 2018 mencapai 488.404 hektare.

Laporan itu menyebut penggusuran masyarakat terjadi di mana-mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Sulawesi Utara.

"Di berbagai daerah, dengan alasan infrastruktur, (pemerintah) menggusur rakyat tanpa partisipasi masyarakat atau memberikan solusi yang lebih baik untuk mereka," ujar Isnur.

Dilanjutkannya, dua tahun setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, penggusuran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan melibatkan polisi dan tentara.

Menurutnya, isu-isu yang memerlukan pendekatan secara kemanusiaan, di tangan pemerintah Jokowi, seringkali melakukan pendekatan secara keamanan.

Contohnya, pengiriman pasukan militer ke Nduga, Papua.

Ia juga menilai penyelesaian kasus-kasus HAM pelanggaran masa lalu yang tidak bergerak sama sekali dalam periode pertama Jokowi. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Jelang Pelantikan Presiden 2019-2024, KontraS: Soal HAM, Jokowi Ingkar Janji

Penulis: Roifah Dzatu Azma
Editor: Claudia Noventa