Periode Pertama Kepemimpinan Presiden Jokowi, Kasus HAM Masih Menjadi Catatan

Kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode pertama juga tidak luput dari sejumlah catatan, terutama dalam kasus HAM.

Periode Pertama Kepemimpinan Presiden Jokowi, Kasus HAM Masih Menjadi Catatan
Tribun Bali/Nyoman Mahayasa
Dok. Tribun Bali - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memboyong keluarga termasuk istri, anak, menantu-menantu, dan cucu-cucunya untuk membuka dan melepas Pesta Kesenian Bali XLI tahun 2019. 

Contoh dari sejumlah kasus HAM yang disinggung Jokowi saat itu yakni peristiwa Mei 1998, tragedi Trisakti, penculikan 1998, dan peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya.

Feri mengatakan, saat Jokowi terpilih hingga lima tahun masa kepemimpinan, tak ada satu pun kasus selesai.

"Tapi saat terpilih, berubah jadi ingkar janji. Selama 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK tidak ada satu pun kasus (HAM) selesai. Soal HAM sampai sekarang tidak ada yang tuntas. Di era Jokowi justru dihadapkan dengan persoalan baru. Masa depan kita semakin suram," terang dia.

Ia menyebut figur yang tersandung kasus pelanggaran HAM berat justru diangkat jabatannya seperti mantan Panglima TNI Wiranto.

Ditagihnya lagi terkait kasus HAM di Wamena pada 2001 yang hingga kini belum terselesaikan.

"Selama pemerintahan Jokowi, yang tadinya janjikan selesaikan keadilan justru sebaliknya. Jadi harapan yang digantungkan kepada Jokowi untuk selesaikan kasus HAM berat, musnah dan hancur," kata Feri.

"Kegagalan di era pertama dan mengangkat orang-orang yang terkait kasus HAM semakin menunjukkan kepada kita, sepertinya harapan itu (penyelesaian kasus HAM) semakin menyulitkan, semakin tipis," tutup dia.

Rapor Merah dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)
Dikutip TribunWow.com dari bbc.com, Minggu (20/102/019), Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menuturkan memberi rapor merah untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko polhukam), Wiranto.

Ia mengatakan pada tahun 2018 YLBHI mencatat luas konflik agraria sepanjang tahun 2018 mencapai 488.404 hektare.

Laporan itu menyebut penggusuran masyarakat terjadi di mana-mana di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta hingga Sulawesi Utara.

Halaman
123
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved