Dana Promosi Pariwisata Dipangkas 50 Persen Lebih, BPPD Pilih Mesadu ke DPRD Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA -  Dipangkasnya dana promosi membuat Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung kebingungan.

Pasalnya, dengan adanya promosi, diyakini pariwisata Badung akan meningkat, apalagi selama ini mengandalkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran.

Hal itu diungkapkan Ketua BPPD Badung, Gusti Ngurah Rai Surya Wijaya saat melakukan audiensi ke DPRD Badung, Kamis (31/10/2019).

Ia sangat menyayangkan adanya pemangkasan dana promosi pariwisata yang mencapai 50 persen lebih dari dana yang dianggarkan.

Hal ini dilakukan justru ketika persaingan sektor pariwisata semakin ketat, baik di dunia global maupun di dalam negeri.

"Anggaran untuk promosi di tahun 2019 sekitar 8,4 M namun dipotong setengah lebih," katanya.

Menurutnya, promosi pariwisata sangat penting dan harus dilakukan secara masif.

Apabila tidak seperti itu, katanya, pariwisata Indonesia di dalamnya Bali dan Badung, akan disalip oleh negara-negara lainnya.

"Tak hanya Singapura, Thailand dan Malaysia, pariwisata Indonesia sudah disalip oleh Vietnam, Filipina dan Kamboja," katanya.

Dalam promosi, tegasnya, tak hanya melakukan sale atau penjualan.

Namun lebih jauh, promosi juga menyampaikan informasi, destinasi dan sebagainya. Sedikitnya di dalamnya terkandung 4 pilar yakni destinasi, industri, promosi, dan kelembagaan.

Destinasi harus berkualitas, industri berstandar internasional, promosi dilakukan baik secara langsung, maupun menggunakan media online atau digital.

"Maka dari itu kita di industri menganggarkan 5 persen dari omset kita. Tapi di Badung setengah persen kita anggarkan," katanya.

Ia mengatakan semestinya 5-10 persen dana pajak hotel dan restoran harus dikembalikan untuk pariwisata.

Pada 2019 ini, katanya, promosi pariwisata Badung memperoleh anggaran Rp 8,4 miliar atau setara dengan 0,3 persen namun dipangkas.