Komisi III DPRD Bali Sambangi Dinas PUPR Provinsi NTB, Pelajari Regulasi Pembangunan Jalan

Ketua Komisi III DPRD Bali I Kadek Diana mengatakan, kunjungannya ke Dinas PUPR Provinsi NTB ini mendapatkan hal yang sangat menarik.

Komisi III DPRD Bali Sambangi Dinas PUPR Provinsi NTB, Pelajari Regulasi Pembangunan Jalan
Humas DPRD Bali
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Kadek Diana 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Segenap jajaran dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melakukan kunjungan ke Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kunjungannya itu, Komisi III DPRD Bali menyambangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB.

Ketua Komisi III DPRD Bali I Kadek Diana mengatakan, kunjungannya ke Dinas PUPR Provinsi NTB ini mendapatkan hal yang sangat menarik.

Pasalnya ia menemukan suatu regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Infratruktur Jalan Strategis Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Jamak.

Dijelaskan olehnya, Perda ini memberikan kepastian khususnya menyangkut penganggaran yang diploating untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi yang ada di NTB.

Pentingnya Administrasi dalam Pelaksanaan Program, PKK Denpasar Lakukan Monev di Setiap Kecamatan

Nilai 3 Program, Bandara Internasional I Gusti Didatangi Tim BUMN CSR Award 2019

"Jadi semacem dia mempunyai kekuatan pengikat yang sudah berdasarkan keputusan DPRD yang didalamnya sudah ada nilai atau pagu anggarannya," kata Diana saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (4/11/2019).

Diana mengatakan, hasil temuannya di Dinas PUPR NTB ini akan dikomunikasikan dengan Gubernur Bali Wayan Koster bersama berbagai intansi terkait.

Ia memandang bahwa dengan adanya Perda tersebut merupakan regulasi yang bagus karena memberikan suatu kepastian terutama dari sisi penganggaran.

"Jadi terhadap sesuatu yang urgent, terhadap sesuatu yang sudah direncanakan, misalkan yang akan dikerjakan dari tahun ke tahun jadi ngapain tidak sekaligus dimintakan dananya," kata dia.

Dengan begitu, kata dia, tidak setiap tahun jadinya Gubernur meminta persetujuan dewan untuk penganggaran

"Kalau sudah di-Perda-kan kan sudah pasti sifatnya dia. Kalau setiap tahun diminta kan ada saja hal-hal yang mempengaruhi keputusan dewan," tuturnya.

Ada berbagai hal bisa mempengaruhi keputusan dewan jikalau setiap tahun Gubernur meminta persetujuan anggaran untuk program yang sudah jalan, seperti perubahan anggota di internal dewan sendiri atau adanya pergantian di internal gubernur sendiri.

Indonesia Salah Satu dari 8 Negara di Asia yang Terancam Tenggelam pada 2050

UNHI Tingkatkan SDM, Bantu Universitas Negeri Manado ‘Hidupkan’ Prodi Pendidikan Agama Hindu

Selama ini, diceritakan olehnya, penganggaran mengenai proyek atau pemeliharaan jalan di Provinsi Bali juga sebenarnya sudah masuk dalam Perda.

Namun Perda tersebut merupakan Perda tentang APBD yang setiap tahun diajukan oleh Gubernur.

Sementara Perda yang di NTB tersebut terpisah dari dari Perda APBD sehingga disebut sebagai Perda Khusus. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved