Komisi III DPRD Klungkung Minta Pemkab Prioritaskan Kesehatan Warga daripada Pembangunan Fisik
Keputusan pemerintah pusat yang menaikan biaya iuran BPJS Kesehatan di semua kelas per Januari 2020, berpengaruh pada penganggaran Pemkab Klungkung.
Penulis: Eka Mita Suputra | Editor: Rizki Laelani
lihat foto
Ketua Komisi III DPRD Klungkung Minta Pemkab Prioritaskan Kesehatan Warga daripada Pembangunan Fisik
TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Keputusan pemerintah pusat yang menaikan biaya iuran BPJS Kesehatan di semua kelas per Januari 2020, berpengaruh pada penganggaran Pemkab Klungkung.
Dari hasil perhitungan sementara, anggaran program UHC (Universal Health Coverage) untuk tahun 2020 mendatang, diprediksi membengkak sekitar Rp 12 miliar di banding tahun ini.
Hal ini pun mendapatkan sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Klungkung, I Wayan Mardana.
Menurutnya urusan kesehatan merupakan kebutuhan dasar, yang sudah seharusnya ditanggung pemerintah.
Walaupun berpengaruh pada program pembangunan fisik yang gencar dianggarkan pemkab, namun urusan kesehatan masyarakat harus tetap diprioritaskan.
• BREAKING NEWS! PSS Sleman vs Bali United, Tendangan Bebas Terakhir Fadil Nyaris Berbuah Kemenangan
• Warga Bergerak Tolak Pembanguan TPS di Sobangan, Bagaimana Nasib Sampah di Badung?
• Penampakan Devil Tears Nusa Penida Setelah Rampung Dipagari Kayu dan Tambang
"Terkait masalah itu, sampai saat ini secara umum belum ada pembicaraan dari eksekutif. Nanti pasti ini akan kami bahas bersama eksekutif juga, apalagi ini berdampak pada program prioritas yang telah disusun bersama," ujar Mardana.
Selain itu, menurut Mardana pemerintah juga harus memikirkan dana talangan.
Untuk mengantisipasi adanya peserta mandiri yang pindah menjadi peserta penerima bantuan iuran.
"Kita kan belum tahu datanya. Ke depan berapa jumlah peserta mandiri yang beralih menjadi peserta penerima bantuan iuran. Tentu nanti ada penambahan anggaran lagi untuk UHC," ungkapnya. (*)
