45 Bangunan Berdiri di Lahan Negara, Suwirta Endus Ada Oknum Berupaya Kuasai Lahan

Sekitar 45 bangunan berdiri di atas lahan negara di pesisir Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung, Bali

45 Bangunan Berdiri di Lahan Negara, Suwirta Endus Ada Oknum Berupaya Kuasai Lahan
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Siswa di Nusa Penida melakukan pembersihan di pesisir Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida, belum lama ini. 45 Bangunan Berdiri di Lahan Negara, Suwirta Endus Ada Oknum Berupaya Kuasai Lahan 

45 Bangunan Berdiri di Lahan Negara, Suwirta Endus Ada Oknum Berupaya Kuasai Lahan

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Sekitar 45 bangunan berdiri di atas lahan negara di pesisir Banjar Nyuh, Desa Ped, Nusa Penida, Klungkung, Bali.

Hal ini pun menjadi hambatan Pemkab Klungkung untuk melakukan penataan di pesisir Banjar Nyuh.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta berencana melakukan penataan di pesisir Banjar Nyuh.

Setelah turun melakukan pengecekan, ternyata ada sekitar 45 bangunan berdiri di atas tanah negara di lokasi tersebut.

Tidak hanya rumah pribadi, sebagian besar dari bangunan merupakan akomodasi wisata.

Selundupkan 496,93 Gram Sabu dari Aceh, Supriadi Terancam Hukuman Mati

Kadek Agung Minta Semeton Penuhi Stadion Dipta, Terpenting Doa dan Dukungan Masyarakat Bali

"Ada akomodasi wisata, ada juga rumah warga. Setidaknya ada 45 bangunan yang saya lihat berdiri di atas lahan negara di Banjar Nyuh," ujar Suwirta, Rabu (6/11/2019).

Selain itu, ia mensinyalir ada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan penataan pesisir yang direncanakan Pemkab Klungkung.

Ada beberapa oknum yang ingin menguasai lahan negara tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Saya lihat ada pihak-pihak yang ingin menguasai tanah negara itu untuk kepentingan segelintir orang. Bahkan adat dipakai dalih," jelasnya.

Dikira Settingan Agar Ratting Naik, Prinsa Ternyata Mundur dari Indonesian Idol 2019 Karena Sakit

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini yang Harus Dilakukan Saat Bingung soal Tunggakan Iuran

Meski demikian, pemkab tetap pada pendiriannya untuk melakukan penataan.

Saat ini Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan BPN terus melakukan pendataan sebelum dibuat perencanaan penataan.

Sementara terkait bangunan yang sudah berdiri di atas tanah negara, Pemkab sudah menyiapkan Peraturan Bupati terkait izin bersyarat.

"Perbup izin besyarat masih digodok dan akan dikenakan kepada bangunan yang sudah berdiri di lahan negara. Nanti ketentuannya masih diatur lebih lanjut," ungkap Suwirta.

(*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved