DPRD Sepakati Sejumlah Raperda Rancangan Gubernur Koster

DPRD Provinsi Bali menyatakan sepakat dan mengapresiasi beberapa Raperda yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster

DPRD Sepakati Sejumlah Raperda Rancangan Gubernur Koster
Humas Pemprov Bali
Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Bali terkait dengan Pandangan Umum Fraksi terhadap sejumlah Raperda, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Rabu (6/11/2019). DPRD Sepakati Sejumlah Raperda Rancangan Gubernur Koster 

DPRD Sepakati Sejumlah Raperda Rancangan Gubernur Koster

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali menyatakan sepakat dan mengapresiasi beberapa Raperda yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster.

Hal tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna ke-3 DPRD Provinsi Bali terkait dengan Pandangan Umum Fraksi terhadap sejumlah Raperda, di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Rabu (6/11/2019).

Pandangan Umum Fraksi yang disampaikan siang itu di antaranya tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggran 2020, terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Berbasis Budaya Branding Bali tahun 2019-2039, Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Pada acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan para pejabat teras di lingkungan Pemprov Bali itu, sebagian besar fraksi menyatakan sepakat dengan postur APBD 2020 yang telah dirancang oleh pemerintah.

Fraksi PDIP dalam pandangan umumnya yang dibacakan Tjokorda Gede Agung menyatakan, terkait dengan instrumen pendapatan dalam perubahan APBD khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), seluruh fraksi sangat mengapresiasi langkah dan strategi Gubernur Bali yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Bali.

RAPBD tahun 2020 sebesar Rp 6.605 triliun termasuk DAK, dipandang sudah proposional dengan belanja daerah sebesar Rp 7,1 triliun.

Jokowi Teken Perpres, Hidupkan Lagi Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Tugasnya

Wujudkan Daerah Bebas Korupsi, Sekda Dewa Indra Minta Kabupaten/Kota Miliki Forward-Looking Leaders

Sementara Fraksi Demokrat yang dibacakan I Komang Nova Sewi Putra meminta pemerintah memperhatikan PAD 2020 yang turun Rp 310 juta dari PAD Perubahan APBD tahun 2019, dari Rp 3.762,78 menjadi Rp 3.762,474.

“Kami Fraksi Partai Demokrat sarankan agar Saudara Gubernur mengusahakan meningkatkan pos-pos PAD seperti PBBKB, Retribusi Perizinan Tertentu, Hasil Pengelolalaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ataupun lain-lain PAD yang sah, sehingga postur RAPBD tahun 2020 minimal sama dengan Perubahan APBD Tahun 2019,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Fraksi PDIP yang mengharapkan perlunya optimalisasi pengembangan potensi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta potensi aset daerah dan sumber pendapatan lainnya.

Halaman
123
Editor: Irma Budiarti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved