Berkat Smart Kampung, Banyuwangi Raih Penghargaan Layanan Publik Digital

TRIBUN-BALI.COM, BANYUWANGI - Program Smart Kampung yang diterapkan Banyuwangi, membuat kabupaten berjuluk Sunrise of Java tersebut, meraih penghargaan Layanan Publik Digital terbaik oleh Harian Surya.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Founder Tribunnews.com, Herman Darmo, dalam puncak perayaan HUT Harian Surya ke-30, di Grand Dafam Hotel, Senin (11/11/2019) malam.

Banyuwangi meraih penghargaan, karena mampu meningkatkan pelayanan publik berbasis Revolusi Industri 4.0.

Bahkan Banyuwangi mampu melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan salah satu kriteria Revolusi Industri 5.0 yang kini telah dikembangkan di beberapa negara.

"Penghargaan ini makin melecut kami untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi, Mujiono.

• Kinerja Kuartal III Tahun 2019, Total Nasabah SGB Tercatat 1.268 Nasabah, Naik 90,10 Persen

• Ungkapkan Rasa Sayang Kepada Ayah, 20 Kata Mutiara Selamat Hari Ayah Nasional Ini Bisa Jadi Pilihan

Smart Kampung merupakan inovasi dari Banyuwangi yang mendorong pelayanan desa berbasis teknologi informasi (TI).

Sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, jarak desa dan pusat kota di Banyuwangi sangat jauh dengan waktu tempuh bisa mencapai tiga jam.

Warga yang butuh dokumen harus menuju ke kantor kecamatan atau pusat kota yang lokasinya cukup jauh, sehingga tidak efisien.

”Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup diselesaikan di desa. Tapi tentu butuh IT karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya,” terang Mujiono.

Untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village budgeting dan e-monitoring system.

Perencanaan hingga pelaporan di tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.

• Selamat Hari Ayah Nasional! Google Turut Peringati Hari Ayah Nasional Hari Ini

• Menteri Keuangan Sri Mulyani Terbitkan Peraturan PerubahanTerkait Iuran BPJS Kesehatan

”Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Jadi bisa meminimalisasi proyek ganda, sekaligus memberi rasa aman kepada perangkat desa mengingat tanggung jawabnya semakin besar karena dana yang mengalir ke desa juga terus bertambah,” jelas Mujiono.

Menurut mantan Kepala Dinas PU Banyuwangi tersebut, untuk mempercepat pelayanan di tingkat desa, Pemkab telah mendelegasikan kewenangannya ke desa.

Misalnya, pembenahan rumah tidak layak huni.

”Dulu itu harus bupati yang tanda tangani suratnya, sehingga rentangnya panjang. Sekarang cukup di tingkat desa,” ujarnya. (*)