Harta Kekayaannya Capai Rp 43 M, Calon Hakim Agung Artha Theresia Tercatat Punya 35 Tanah & Bangunan

Harta Kekayaannya Capai Rp 43 M, Calon Hakim Agung Artha Theresia Tercatat Punya 35 Tanah & Bangunan

TRIBUN-BALI.COM - Harta Kekayaannya Capai Rp 43 M, Calon Hakim Agung Artha Theresia Tercatat Punya 35 Tanah & Bangunan

Komisi Yudisial (KY) masih menyeleksi 13 orang calon Hakim Agung 2019.

Salah satu yang menjadi sorotan publik yakni hakim Artha Theresia Silalahi.

Hal yang diperbincangkan yakni mengenai harta Artha yang mencapai puluhan miliar.

Bukan tanpa alasan harta Artha disoroti publik, sebab dia merupakan hakim karier.

Dikutip Tribunnews.com pada Rabu (13/11/2019), dari laman elhkpn.kpk.go.id, teranyar Artha melaporkan kekayaan kepada KPK yakni pada 26 Februari 2018, atau waktu menjabat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang. 

Hartanya tercatat senilai Rp 43.249.703.008.

Nilai Harta itu terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak.

Untuk harta tidak bergeraknya, Artha Theresia memiliki sekitar 35 tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah seperti di Depok, Bogor, Jakarta Selatan, Bekasi, dan Bojonegoro.

• Dibalik Jajanan Kekinian Seperti Bubble Drink Hingga Soft Drink, Waspada Terhadap Bahaya Diabetes

• Boaz Salossa Hingga Mantan Kiper Persib, 7 Pesepak Bola Indonesia yang Kini Jadi PNS

Bahkan Theresia melaporkan memiliki rumah di Glenferrie Road Hawthorn Victoria, Melbourne, Australia.

Hakim Artha Theresia juga melaporkan memiliki delapan mobil, berbagai jenis, seperti Toyota Kijang Innova tahun 2009, Mercedes Benz E300 tahun 2010, Mitsubishi Pajero 2011, Toyota Crown tahun 2002, Toyota Alphard tahun 2011, Toyota Xtrail tahun 2015, Honda BRV tahun 2017, dan Mazda CX5 tahun 2015.

Hakim Artha Theresia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 348.750.000 dan surat berharga senilai Rp 612.844.000‎, serta kas senilai Rp 15.498.468.008.

Sehingga total keseluruhan harta Artha Theresia senilai Rp 43.249.703.008.

Berikut nama-nama calon hakim agung yang hartanya cukup fantastis berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK.