Dinkes Bali Akui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Pemerintah Daerah

Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali mengakui bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang paling memberatkan.

Dinkes Bali Akui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Pemerintah Daerah
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali, Jumat (15/11/2019) siang. Dinkes Bali Akui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Pemerintah Daerah 

Dinkes Bali Akui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Beratkan Pemerintah Daerah

Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali mengakui bahwa kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya untuk Badan Penyelenggara Badan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, memang paling memberatkan.

Terlebih Provinsi Bali sudah hampir mencapai Universal Health Coverage (UHC), yakni di atas 95%.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan, Pemerintah Provinsi Bali harus mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 297 miliar akibat kenaikan iuran BPJS, dari yang sebelumnya hanya mencapai Rp 170 miliar.

Sementara itu, jika dihitung dengan seluruh kabupaten/kota yang ada, kenaikannya hampir Rp 700 miliar, dari yang sekarang Rp 495 miliar.

Suarjaya mengatakan, kenaikan itu bisa terjadi karena jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di kabupaten/kota mencapai lebih dari 1,5 juta.

“Kenaikan luar biasa, sangat memberatkan. Kalau kembali pada total jumlah anggaran saja, berarti kan harus ada yang di-cut. Kami juga kesulitan yang mana mau di-cut,” ujarnya saat menerima kunjungan Komisi IX DPR RI di kantornya, Jumat (15/11/2019).

Kemensos Salurkan Dana Bansos Senilai Rp 118 Miliar untuk Wilayah II, Bali Dapat Berapa?

Tidak Disukai Karena Baunya, Jengkol Ternyata Punya Manfaat Tak Terduga, loh!

Meski begitu, pihaknya sebagai pelaksana mengaku kembali pada kebijakan kepala daerah, sembari menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, menurut Suarjaya, rumah sakit juga harus mengantisipasi jika terjadi penurunan kelas dari peserta, terutama rumah sakit yang hanya mengandalkan BPJS Kesehatan.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved