Tahun 2020, Calon Pengantin Harus Kantongi Sertifikat sebagai Syarat Perkawinan

Menikah di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak cukup hanya bermodalkan cinta dan restu orangtua.

Tahun 2020, Calon Pengantin Harus Kantongi Sertifikat sebagai Syarat Perkawinan
Net/google
Ilustrasi buku nikah 

TRIBUN-BALI.COM - Mulai tahun 2020, ada aturan baru yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Republik Indonesia terkait pernikahan

Menikah di era Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak cukup hanya bermodalkan cinta dan restu orangtua.

Pasangan yang hendak menikah wajib mengantongi sertifikat perkawinan.

Aturan ini dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) diperuntukkan bagi pasangan yang akan atau berencana melakukan pernikahan pada tahun 2020.

Menhub Siap Kawal Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Bali, Pelabuhan Ditarget Selesai Tahun 2020

Polsek Denpasar Barat Tunggu Otopsi Jenazah di Semak-semak Jalan Soputan Denpasar

Masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan diwajibkan mengikuti kelas atau bimbingan pranikah untuk mendapatkan sertifikat yang dijadikan sebagai syarat perkawinan.

"Jadi sebetulnya setiap siapapun yang memasuki perkawinan mestinya mendapatkan semacam upgrading tentang menjadi pasangan dalam berkeluarga," kata Menko PMK Muhadjir Effendy, Rabu (13/11/2019) dikutip dari TribunnewsWiki.com.

Ilustrasi menikah.(SHUTTERSTOCK)
Ilustrasi menikah.(SHUTTERSTOCK) (Kompas.com)

Aturan baru ini dianggap bermanfaat dan nantinya akan berguna sebagai bekal bagi pasangn ketika sudah berkeluarga.

Melalui kelas bimbingan, masyarakat yang akan berencana menikah diberi bekal mengenai pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, penyakit-penyakit yang mungkin terjadi pada permasalahan suami-istri hingga masalah stunting pada anak.

Diduga Akibat Bakar Sampah, Lahan Kosong Terbakar di Angantaka

Jaga Organisasi Tim! Teco Selalu Ajarkan Bali United Tetap Tenang dan Tidak Panik Saat Kebobolan

Kelas bimbingan sertifikasi sebelum menikah ini diadakan selama tiga bulan, bagi masyarakat yang dianggap sudah lolos akan diberikan sertifikat.

Dalam melaksanakan program ini, kemenko PMK akan menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Halaman
12
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved