10 Tahun Pengajuan Skylift Tak Kunjung Realisasi, BPBD Tabanan Tak Punya Skylift

Meskipun tak menjadi SOP dari BPBD, alat skylift ini sangat penting mengingat banyak laporan dari masyarakat untuk dilakukan pemangkasan pohon

10 Tahun Pengajuan Skylift Tak Kunjung Realisasi, BPBD Tabanan Tak Punya Skylift
Istimewa
Petugas melakukan pemotongan pohon di Jalur Singaraja-Denpasar oleh BPBD Tabanan belum lama ini. 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Setiap tahun, Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan rutin mengajukan pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan di lapangan.

Namun untuk pengajuan skylift belum terealisasi hingga saat ini.

Padahal pengajuannya sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu.

Selain alat tersebut, saat ini Kantor BPBD Tabanan juga belum memiliki areal parkir untuk kendaraan operasional.

Untuk penempatan atau parkir kendaraan operasional, terpaksa diletakan di badan jalan.

Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik BPBD Tabanan, I Putu Trisna Widyatmika mengungkapkan, meskipun tak menjadi SOP dari BPBD, alat skylift ini sangat penting mengingat banyak laporan dari masyarakat untuk dilakukan pemangkasan pohon di jalur padat lalulintas sehingga harus direspon segera.

"Sebenarnya kalau ada pohon tumbang baru menjadi ranah kami, namun karena banyak permintaan warga mau tidak mau harus direspon baik," ujarnya Jumat (15/11/2019).

Ia melanjutkan, untuk skylift sudah setiap tahun rutin diajukan namun tak kunjung terealisasi.

Bahkan, sejak 10 tahun yang lalu.

Jika tak menggunakan alat ini, ketika melakukan pemangkasan pohon membutuhkan waktu yang lebih lama dan kerap menggangu arus lalu lintas di jalur padat.

Mardjana Mundur dari Penjaringan Cabup Bangli, Beralasan Mengikuti Saran Cok Ace

KMP Trisakti Adinda Berhasil Dievakuasi, Evakuasi Kapal Kandas Terkendala Air Laut Surut

PSIS Semarang 1 vs 0 Bali United, Teco Nilai Wasit Kurang Tegas dan Tidak Fair

Sehingga, pengadaannya sangat penting dilakukan agar tak selalu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Namun hal ini terbentur akan waktu jam kerja petugas DLH.

Karena sesuai SK kerja para petugas harian lepas DLH ini hanya bertugas sampai dengan pukul 11.00 Wita saja.

Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki, BPBD terus mencari celah bantuan baik itu dari pemerintah provinsi maupun pusat

"Yang kerap menjadi kendala adalah terbentur sengan waktu kerja petugas DLH. Kalau ada laporan diatas jam 11 tidak bisa ditangani gunakan Skylift. Terpaksa harus manual yang bisa menyebabkan bahaya karena pohon yang dirompes tinggi dan posisinya dipinggir jalan," kata dia. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved