KPU Tabanan Butuh Tambahan Anggaran Rp 5 Miliar Terkait Kenaikan Honor Ad Hoc

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPRD Tabanan di Ruang Rapat DPRD Tabanan, Senin (18/11/2019).

Dalam rapat, intinya KPU menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran untuk honorarium panitia Ad Hoc (PPK, PPS, dan KPPS) Rp 5 miliar.

Namun, anggaran tersebut terancam tak bisa dialokasikan karena APBD 2020 sudah ditetapkan.

Di sisi lain, Dewan menyatakan anggaran tersebut merupakan hal wajib yang harus dipenuhi.

Karena sesuai dengan surat edaran dari Menkeu RI tentang kenaikan honorarium badan ad hoc.

Selain itu, penambahan anggaran dihitung berdasarkan beban kerja dari panitia ad hoc yang semakin bertambah.

• Kisah Kakek Asal Sulawesi Tenggara Raih Gelar Sarjana Sastra, Satu Dosen Ternyata Eks Muridnya

• PDIP Tanggapi Dingin Manuver Politik Jelang Pilkada Karangasem, Duet NADI Sedang Disurvei

Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan yang hadir dalam rapat ini menyampaikan, terkait penambahan ini sudah dibahas antara Ketua KPU Provinsi di seluruh Nusantara.

"Untuk antisipasi, kita harus melakukan rasionalisasi anggaran Pilkada. Artinya untuk yang tidak terlalu urgent (mendesak) terpaksa dipotong," kata Lidartawan.

Ketua KPU Tabanan, I Gede Putu Weda Subawa menyampaikan, pihaknya memang sudah merasionalisasi anggaran sejak pengajuan awal.

Sebelumnya diajukan Rp 46 miliar menjadi Rp 25 miliar.

Ada beberapa hal yang dipangkas, seperti anggaran kampanye dan perhitungan calon maksimal tiga.

Terkait rencana tersebut (kenaikan honorarium ad hoc), kata Weda, sebenarnya sudah disampaikan ke Pemkab Tabanan pada 4 November lalu atau sebelum penetapan APBD Tabanan 2020.

"Kami juga belum mengetahui mengapa respon terhadap surat kami agak lambat, karena surat tersebut sudah kami kirim sebelum penetapan APBD," ungkapnya.

• Awas, WhatsApp (WA) Ternyata Bisa Diretas Lewat Kiriman File Video MP4, Ini Penjelasannya

• Anggaran Rp 12 Miliar Per Sekolah, Pemprov Bali Bangun 4 SMA/SMK Baru Tahun 2020

Weda melanjutkan, beruntungnya DPRD Tabanan merespon cepat terkait usulan tersebut dan mengundang mereka untuk membahas bersama eksekutif.

Karena sifatnya sangat urgent, pihaknya juga mengajak Ketua KPU Bali untuk mendampingi.