Pemkab Badung Belum Punya Perbup, Pembangunan TPA dan TPST Berpotensi Langgar Hukum

Jika nantinya Pemkab Badung memaksakan pembangunan TPA dan TPST tanpa adanya Perbup, maka akan berakibat pada pelanggaran ketentuan pidana.

Pemkab Badung Belum Punya Perbup, Pembangunan TPA dan TPST Berpotensi Langgar Hukum
Tribun Bali
Seorang warga melewati tumpukan sampah yang dititipkan di lahan kosong di belakang Ruko Tuban Plaza, Kuta, Rabu (6/11/2019). DLHK Badung mulai menghentikan aktivitas penitipan sampah dan membersihkan secara bertahap tumpukan sampah dampak dari penutupan TPA Suwung. Insert: Infografis pro kontra pembangunan TPA di Badung. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sampai saat ini belum menemukan solusi membuang sampah.

Hal itu terjadi semenjak Pemkab Badung dibatasi hanya 15 truk dalam sehari untuk membuang sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung, Denpasar.

Rencananya, Pemkab Badung akan membangun tempat sampah secara mandiri, baik itu dalam bentuk TPA maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing desa dan kelurahan.

Namun ternyata, pembangunan TPA maupun TPST di Kabupaten Badung berpotensi melanggar hukum.

“Hal ini dikarenakan Pemkab Badung belum mempunyai payung hukum untuk membuat TPA maupun TPST,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Ni Kadek Vany Primaliraning di Denpasar, Senin (18/11/2019).

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari bupati.

Oleh karena itu, seharusnya ada sebuah Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur tentang tata cara memperoleh izin tersebut.

Namun nyatanya, sampai saat ini Pemkab Badung belum memiliki Perbup tersebut.

"Perda ini mandul karena tidak ada Peraturan Bupati. Saat ini sama sekali tidak ada Peraturan Bupati sehingga sampai saat ini tidak boleh ada pembangunan TPA (dan) TPST karena tidak ada dasar hukumnya," kata Vany bersama pengacara publik Ketut Suhita saat ditemui di kantornya.

Jika nantinya Pemkab Badung memaksakan pembangunan TPA dan TPST tanpa adanya Perbup, maka akan berakibat pada pelanggaran ketentuan pidana.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved