Breaking News:

Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik, Kemkominfo Gelar Bimtek Bagi 200 PPID Wilayah Jawa dan Bali

Kegiatan ini bertujuan agar PPID bisa bekerja secara profesional dalam rangka melayani dan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Meika Pestaria Tumanggor
Tribun Bali/ Zaenal Nur Arifin
Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik saat memberikan pemaparan mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. 

TRIBUN BALI.COM, MANGUPURA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI mengumpulkan sekitar 200 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah wilayah Jawa dan Bali mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pulau Bali dipilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan bimtek tersebut.

"Kegiatan ini bertujuan agar PPID bisa bekerja secara profesional dalam rangka melayani dan memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat," ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Selamatta Sembiring, Kamis (21/11/2019).

Ia berharap dengan diselenggarakannya bimtek ini dapat memberikan penguatan fungsi PPID sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Buka Bisnis Rumah Makan Padang Petir, Atta Halilintar Mau Bawa Makanan Minang Go Internasional

Umar Patek, Pelaku Bom Bali I Berpesan kepada Seluruh Kelompok Teroris di Indonesia

"Kami harap usai bimtek ini, PPID dapat mengalami peningkatan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang," ucap Selamatta.

Dan menurutnya PPID harus dengan sepenuh hati dapat memberikan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik.

Akses kepada informasi publik adalah hak dari seluruh masyarakat sehingga diharapkan tidak ada rasa berat hati dari para PPID dalam melayani masyarakat.

Keterbukaan informasi  publik akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung dua faktor, yaitu ada masyarakat dan ada badan publik.

Tidak akan dapat berjalan dengan baik kalau hanya dari satu sisi saja dari masyarakat saja atau badan publik saja.

BREAKING NEWS Gubernur Koster Tetapkan UMK se-Bali, Badung Tertinggi Capai Rp 2,9 Juta

UMK Klungkung 2020 Ditetapkan Rp 2,5 juta, Pekerja Nilai Ini Hanya Sebatas Angka

“Seprofesional apapun petugas PPID kalau tidak pernah dimintai informasi oleh masyarakat juga percuma karena ilmu yang telah mereka miliki tidak dapat dipraktekan,” imbuhnya.

Saat ini dari badan publik khususnya pemerintah, di provinsi dan kementerian seluruhnya sudah ada PPID.

Termasuk di kota/ kabupaten juga hampir seluruhnya sudah terdapat PPID yang profesional karena telah dilakukan pembinaan. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved