Terapkan  Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Badung Raih Predikat Pelayanan Publik Prima

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Kabupaten Badung, Bali, sukses membawa unit pelayanan publiknya hingga meraih predikat Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-).

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, jajarannya menerapkan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang terfokus pada lima bidang prioritas.

Kelima bidang prioritas itu adalah sandang, pangan, papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan sosial dan tenaga kerja; adat, agama, seni dan budaya; serta pariwisata. 

“Ini semua lengkap dengan infrastruktur. Inilah yang kami lakukan dengan konsep pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta itu menyeluruh, berencana itu terpola,” kata Giri Prasta, usai menerima Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

• Belajar dari Pemain Berpengalaman, Arapenta Puji Sergio Pemain Bagus dan Berkualitas

• Panggung Pelapis Terbaik, Arapenta Sangat Siap Bermain Lawan PSM Makassar

• Bali United Tanpa Lima Pemain Inti, Siapa Saja yang Akan Diturunkan Kontra PSM Makassar?

Lanjutnya, untuk merealisasi konsep tersebut, terciptalah tripola, yakni pola penjelasan, pola pembangunan, dan pola pembiayaan.

Dengan pola-pola yang tercipta, Pemkab Badung bisa memperbaiki pelayanan publik dengan kurun waktu satu hingga dua tahun.

Pelayanan publik yang membaik, tentu akan menjangkau kepentingan dan harapan masyarakat dengan baik.

Diraihnya nilai yang baik dalam pelayanan publik, tak lantas membuat Pemkab Badung berhenti berinovasi.

Ia menerangkan, banyak inovasi yang kini tengah dikembangkan jajarannya.

Diantaranya adalah penyiraman lahan pertanian dengan drone, inframerah yang bisa mengusir burung-burung di lahan pertanian, juga mobil pelayanan keliling yang jumlahnya akan terus ditambah.

Baginya, penghargaan dari Kementerian PANRB ini merupakan cambuk untuk memicu semangat Pemkab Badung.

“Kami tidak akan berhenti di sini, kita semua akan menggunakan digital melayani untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pelayanan masyarakat juga tidak memandang latar belakang masyarakat.

Meski mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, Pemkab Badung memfasilitasi seluruh agama untuk memiliki rumah ibadah.

Pembangunan beragam rumah ibadah di Kabupaten Badung adalah salah satu bukti pelayanan publik berdasarkan toleransi.